Liputan6.com, Jakarta - Diwartakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mengumumkan finalis yang akan mengembangkan aplikasi khusus bagi program Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT). Ada 23 tim terpilih setelah diseleksi dari 238 peserta yang mendaftar.
Direktur Telekomunikasi Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, mengungkapkan bahwa Kemkominfo akan menargetkan setidaknya 500 desa (dari 74 ribu desa) yang akan dijadikan desa broadband pada tahun ini. Selain itu, program ini juga dilakukan untuk mendapatkan solusi berbentuk aplikasi dari generasi muda.
Ia mengatakan, desa-desa broadband ini akan diberikan sokongan teknologi berupa aplikasi dengan fasilitas akses internet super cepat dan perangkat enduser yang disesuaikan dengan karakteristik penduduk setempat.
Karena berfokus pada internet, Kemkominfo akan lebih memprioritaskan desa-desa yang telah memiliki jaringan 3G.
Baca Juga
Advertisement
"Kami ingin memilih desa-desa yang sudah ada jaringan 3G-nya. Jaringan 2G pun masih kami prioritaskan karena aplikasi yang nantinya dipakai juga harus berjalan di dua jaringan itu," tutur Ismail kepada Tekno Liputan6.com di sela-sela acara pameran Solusi Desa Broadband Terpadu di Aula Panca Graha Lemhannas, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Ia melanjutkan, saat ini pengembangan Solusi Desa Broadband Terpadu memang masih memasuki tahap awal.
"Kita tengah menunggu Palapa Ring masuk ke daerah-daerah desa ini juga, termasuk pembangunan BTS yang sedang berjalan. Kita harus membuktikan bahwa pilot project ini bermanfaat bagi warga desa atau tidak," sambungnya.
Di saat yang sama, Danny Januar, Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), mengatakan bahwa implementasi penggunaan layanan Solusi Desa Broadband Terpadu harus dikaji terlebih dahulu, apalagi subsidi untuk proyek ini belum diputuskan.
"Subsidi kita kan belum memutuskan untuk 500 lokasi desa tersebut. Kita juga harus memilih siapa saja operator yang existing di desa-desa itu. Kalau ada lebih dari satu operator bisa dilelang," kata Danny.
"Kita pun harus mempertimbangkan hal-hal seperti nanti siapa yang bisa menyediakan device, pulsa, kebutuhan traffic data per bulan, semua nanti akan dilelang. Ini akan jadi opsi semacam penentuan paket data yang bisa digunakan petani dan nelayan. Tentu ini semua masih akan dikaji," ia menambahkan.
Kemkominfo sebelumnya sudah menjalankan program Desa Broadband Terpadu pada 2015. Setidaknya, ada 50 desa percontohan yang sudah berjalan. Hanya saja, fokus mereka saat itu lebih ke penyediaan infrastruktur jaringan, bukan ke solusi digital.
(Jek/Isk)
