Liputan6.com, Ternate - Pembangunan infrastruktur di Sofifi, Maluku Utara, belum menggeliat. Sejauh ini, Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara bagaikan kota mati.
Mangkraknya pembangunan Sofifi, Malut, kembali mencuat saat kunjungan kerja Komisi VI DPR pada Senin, 1 Agustus 2016. Para legislator kaget dengan kondisi pembangunan infrastruktur di Sofifi belum berjalan sama sekali.
Wakil Ketua Komisi VI Nyat Kadir, menyatakan keprihatinannya rencana pembangunan Sofifi yang sudah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2015 belum menunjukkan kemajuan. Komitmen alokasi anggaran untuk pembangunan Sofifi itu ternyata tidak mampu dikawal oleh pemerintah setempat dalam bentuk pengusulan program atau blue print.
"Padahal kalau dilihat dari ketersediaan APBN itu sudah harus ditindaklanjuti oleh Pemprov setempat. Hal seperti ini harus dikejar, dengan menyiapkan blue print dari daerah untuk disampaikan ke Bappenas, tentang bagaimana penataan Kota Sofifi ini mau dibangun apa dan seperti apa?" kata Nyat.
Dia mengungkapkan dalam alokasi APBN Perubahan 2016 terdapat dana transfer ke daerah prioritas sebesar Rp 7 triliun.
Baca Juga
Advertisement
"Nah anggaran sebesar Rp 7 trilun itu prioritas infrastruktur fisik penting di daerah. Kalau infrastruktur fisik di Sofifi ini dianggap penting karena sudah dideklarasikan Presiden ya segera digali," ujar dia.
Persoalan pembangunan infrastruktur tidak berjalan, kata dia, karena kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Untuk itu perlu dana transfer pemerintah pusat.
"Tadi saya tanya, oleh Kepala Bappeda bilang sudah disampaikan ke Bappenas. Nah, kalau sudah disampaikan itu dikejar, kira-kira lelangnya kapan? Kelanjutannya bagaimana? Kan masyarakat di sini bertanya-tanya," kata dia.
Dia mengungkapkan, alokasi APBNP 2016 sudah disahkan untuk wilayah prirotitas pembangunan infrastruktur fisik penting. Karena itu, kata dia, setiap daerah yang masuk 10 program pembangunan infrastruktur fisik penting harus proaktif mengawal pembagian alokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun yang disiapkan pusat.
"Apalagi Sofifi ini kan menjadi prioritas dari 10 daerah pembangunan infrastruktur penting. Apalagi ini sudah janji Presiden," kata Nyat.
Kepala Bappeda Syamsudin Banyo mengatakan, pengusulan program tersebut telah disampaikan ke Bappenas. Menurut dia, sampai sekarang belum ada tindak lanjut.
"Padahal Sofifi sudah dideklarasikan bapak Presiden Jokowi, dan itu marwah negara. Tapi itu tidak turun-turun sampai sekarang,” ujar Syamsudin.
Prioritas Pembangunan Sofifi
Dia menegaskan, prioritas pembangunan Sofifi sebagai kota baru di Maluku Utara, sudah seharusnya berjalan sejak Januari 2016. Sejauh ini tidak berjalan karena tidak ada tindak lanjut dari Bappenas selaku perencanaan pembangunan nasional.
Mengenai sosialisasi alokasi APBNP sebesar Rp 7 triliun ke 10 daerah prioritas, dia mengaku baru mengetahui setelah pertemuan Komisi VI kemarin. Dia berharap pembangunan infrastruktur Sofifi sebagai kota baru bisa terlaksana secepatnya sesuai dengan deklarasi Presiden Jokowi akan memberikan Rp 3 triliun untuk Sofifi.
“Apalagi kita ini sudah dua presiden yang mendeklarasikan Sofifi sebagai ibukota provinsi. Pertama Presiden Soekarno mendeklarasikan Sofifi sebagai ibukota provinsi Papua saat itu, dan sekarang Presiden Jokowi mendeklarasikan Sofifi akan mendapat bantuan APBN Rp 3 triliun,” kata dia.
Keluhan yang sama disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara HM Natsir Thaib, bahwa Sofifi sebagai kota baru sampai sekarang tidak bisa berkembang karena alokasi APBD yang terbatas.
Selain itu, dia berharap pemekaran Sofifi sebagai ibukota bisa dituntaskan. Menurut dia, dua kendala tersebut, arah pembangunan infrastruktur Sofifi sebagai kota baru.
"Kami berharap dengan kunjungan Komisi VI DPR RI ini bisa menyampaikan ke Pemerintah Pusat, terutama mengenai persoalan pemekaran Sofifi ini," ujar dia.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini diketuai oleh Wakil Ketua Komisi Azam Azman Natawijaya, dengan membawa lima anggotanya, yakni Adisatrya Suryo Sulisto, Dwie Aroem Hadiatie, Bambang Haryo Soekartono, Andriyanto Johan Syah, Nur Hasan Zaidi, dan Nyat Kadir.
