Liputan6.com, Jakarta - Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menyatakan hingga hari ini sebanyak 184 industri di bidang kelapa sawit bersertifikat ISPO. Sedangkan hingga tahun ini ditargetkan sebanyak 200 perusahaan mendapatkan sertifikat kepala sawit berkelanjutan tersebut.
Anggota Komisi ISPO Hendrajat Natawidjaja mengatakan, pada hari ini, ada 35 industri kelapa sawit yang akan mendapatkan sertifikat ISPO. Dengan demikian, total 184 industri yang akan memiliki sertifikat tersebut.
"Sampai saat ini ada 149 industri yang disertifikasi. Dan pada hari ini akan ada 35 perusahaan yang akan dikukuhkan untuk memperoleh pengakuan ISPO. Sehingga akan menjadi 184 industri. Target tahun ini 200 industri," ujar dia dalam acara Penyerahan Sertifikat ISPO dan Dialog Interaktif Penguatan ISPO di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengungkapkan, ISPO merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama dengan industri kelapa sawit di Indonesia untuk menciptakan produk olahan kelapa sawit seperti crude palm oil (CPO) yang berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjawab keraguan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang menyatakan produk CPO ini tidak ramah lingkungan.
"Ini komitmen kepada dunia internasional, pada pasar global bahwa kita bangun kelapa sawit yang berkelanjutan. Supaya keluar dari permasalahan yang dikeluhkan LSM bahwa produk kelapa sawit ini tidak lingkungan. Perusahaan penerima sertifikat, industrinya dibangun sesuai aturan yang berlaku di Indonesia," jelas dia.
Tak cukup sampai di situ aja, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi ke dunia internasional terkait dengan sertifikat ISPO ini. Dengan demikian, produk CPO Indonesia bisa diterima di seluruh dunia, khususnya di Eropa yang kerap melakukan kampanye hitam pada produk CPO.
"Kita melakukan kunjungan ke Eropa. Kita sudah komitmen ISPO ini yang digunakan industri kelapa sawit. Butuh juga dukungan bagaimana standar ini diakui dunia luar. Pemerintah akan melakukan upaya yang sistematis. Kita akan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional," tandas dia. (Dny/Gdn)
