Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan keuangan formal. Targetnya 90 persen warga Indonesia dapat memiliki akses keuangan di 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, posisi Indeks Keuangan Inklusif (IKI) Indonesia pada periode 2014 tercatat sebesar 36 persen. Tertinggal jauh dari Thailand 78 persen dan Malaysia 81 persen, namun lebih besar jika dibandingkan Filipina dan Vietnam masing-masing 31 persen.
Advertisement
"Kita tak cukup hanya membuka akses keuangan inklusif, tapi juga harus ada action yang jelas untuk merangkul rakyat," kata Darmin saat memimpin Rakor SNKI di kantornya, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Dokumen SNKI sebenarnya sudah dimulai pembahasannya sejak 2012 hingga 2014. Tapi direvisi pada tahun lalu sesuai arahan Presiden dalam Nawacita. SNKI ini akan memuat beberapa indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya.
Indikatornya adalah akses (antara lain jumlah layanan keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa), penggunaan (antara lain jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk), dan kualitas (antara lain indeks literasi keuangan).
Menurut Darmin, dalam strategi nasional ini harus memasukkan program sertifikasi aset selain pengembangan aplikasi digital ke dalam program keuangan inklusif.
“Kalau orang punya sertifikat. akses ke pendanaan akan lebih terbuka. Jadi program sertifikasi ini akan memperkuat penjaminan," kata Darmin.
Sekretaris Menteri Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo menambahkan, implementasi SNKI dengan kelembagaan yang kuat diperlukan untuk meningkatkan prosentase akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persen pada akhir 2019.
Rakor pun menyepakati pembentukan Tim Pengarah Dewan Nasional Keuangan lnklusif yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua, Jusuf Kalla Sedangkan Ketua Harian dijabat Menko Perekonomian Darmin Nasution. Wakil Ketua I adalah Gubernur BI Agus Martowardojo dan Wakil Ketua II Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad.
Anggotanya terdiri dari Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengaku, pemerintah, OJK dan BI ingin menyediakan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Kita harapkan di 2023, sebanyak 90 persen warga punya akses ke jasa keuangan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Khofifah mengatakan, pihaknya mendirikan e-warung yakni program pengelolaan uang secara digital. Bentuknya badan hukum koperasi, yakni Koperasi Masyarakat Sejahtera.
"Jadi kalau BNI, BRI nomor agennya sekian, dia melayani apa saja. Jadi bisa buat bayar listrik, telepon, setor tunai, tarik tunai," ujarnya.
Program keuangan inklusi, menurut Khofifah sudah diujicoba di Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Makassar, dan akan diujicoba di Padang dan Surabaya serta Wamena dalam waktu dekat.
"Yang sudah terkoneksi internet 63 persen, tapi ada yang belum terkoneksi di pegunungan tengah Papua, pulau terluar, terkecil, jadi tidak semua terkoneksi, sehingga tetap ada yang dilakukan secara manual. Konversi bansos PKH, rastra, subsidi pangan ke bantuan pangan maksimal 63 persen dari seluruh wilayah geografis Indonesia karena Brazil saja yang sudah sukses tetap menggunakan 5 sistem," papar dia.
