Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Jokowi menekankan beberapa hal agar APBN 2017 dapat efektif dan efisien sesuai dengan program prioritas yang dilaksanakan.
Jokowi meminta momentum perbaikan ekonomi pada 2016 dijaga dengan baik dan harus ditingkatkan Sehingga angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal selanjutnya dapat meningkat.
"Inflasi juga terus agar kita kendalikan bersama-sama sehingga bisa berdampak menekan kemiskinan dan BPS telah mengumumkan inflasi pada bulan Juli 2016 sebesar 0,69 persen. Ini merupakan inflasi terendah jika dibandingkan dalam lima tahun terakhir sejak 2012. Ini harus kita jaga terus terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Perumusan asumsi sasar makro dan pokok besaran RAPBN 2017 harus sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan global. Pengaruh pelemahan ekonomi global juga harus diperhitungkan.
Baca Juga
Advertisement
"Momentum amnesti pajak. Harus kita gunakan momentum ini sebaik-baiknya. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Dengan amnesti pajak ini kita ingin memperluas sekaligus memperbaiki basis data pajak yang valid, terintegrasi, komprehensif, sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita," lanjut dia.
Kebijakan belanja kementerian lembaga juga harus diperhatikan. Anggaran yang masuk haris fokus pada pelaksanaan program prioritas.
Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial.
"Utamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai prinsip money follow program," ujar Jokowi.
Untuk program non prioritas harus menjadi sasaran efisiensi. Belanja operasional dan belanja barang bisa jadi objek efisiensi anggaran.
"Ini saya tekankan terus setiap kita menyiapkan perencanaan RAPBN, agar belanja modal itu yang lebih diprioritaskan," tegas Jokowi.
Pimpinan kementerian dan lembaga juga diminta turut mengawasi pelaksanaan penghematan anggaran. Bila perlu pimpinan mengawal anggaran sampai satuan tiga.
"Saya sudah peringatkan ini juga berkali-kali. Coba dilihat satu per satu, dilihat secara detail, sampai satuan tiga, hal-hal yang kira-kira tidak masuk akal dan kira-kira angkanya terlalu tinggi, coret, ganti yang masuk logika," ucap Jokowi.
"Dan juga untuk urusan DAK (dana alokasi khusus), semuanya harus detail, harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama yang berkaitan dengan DAK Penugasan," ujar Jokowi. (Ahmad R/Ahm)
