Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengumpulkan sejumlah gubernur dari seluruh wilayah di Indonesia pada malam ini.
Para gubernur berkumpul terkait penyelenggaraan sarasehan tahunan, sebelum mereka menghadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rencananya berlangsung Kamis esok.
Dalam sarasehan ini, BI mengambil tema pembahasan "Membangun Indonesia dari Daerah Berbasis SDA: Percepatan Infrastruktur, Perbaikan Tata Niaga, dan Reformasi Birokrasi."
Baca Juga
Advertisement
Gubernur BI Agus Martowardojo mengingatkan para Gubernur untuk mengutamakan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing agar berkualitas.
"Kita ingin berdialog, bicara bagaimana Indonesia bisa tumbuh ekonominya, tumbuh kuat, seimbang, berkesinambungan dan inklusif. Kita tidak ingin pertumbuhan tinggi terus anjlok," kata Agus di Gedung BI, Rabu (3/8/2016).
Sebab, Agus mengingatkan, pertumbuhan yang berkualitas ini menjadi kunci untuk menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.
Ketidakpastian ini, Agus menuturkan, karena dipengaruhi beberapa faktor. Mulai dari perlambatan ekonomi Tiongkok, hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Terkait hengkangnya Inggris dari Uni Eropa, Agus mengakui, dampak dari hal ini memang tidak terlalu terasa. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah dua tiga tahun ke depan di mana Inggris harus menegosiasikan ulang sektor perdagangannya.
Selain itu, masih rendahnya harga komoditas menjadi hal yang harus diantisipasi oleh masing-masing negara, terutama Indonesia.
Kepada para Gubernur, Agus mengingatkan ada beberapa provinsi yang tertekan akibat penurunan harga komoditas itu. Kalimantan Timur misalnya, dikatakan Agus menjadi salah satu provinsi yang dalam dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ini terjadi karena provinsi Kaltim sangat tergantung dari hasil tambang.
"Jadi kita memang koordinasi seperti ini supaya dengar dari Pak Menko dan aspirasi dari daerah supaya perencanaan pusat disusun baik," tegas Agus.
Turut hadir dalam sarasehan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan perwakilan dari Komisi XI DPR RI. (Yas/nrm)
