Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut ada pengurus RT dan RW yang ikut dalam aksi mengumpulkan tiga juta KTP untuk menolak kepemimpinannya.
Ahok mengaku tak mau dipusingkan dengan aksi tersebut. Ia pun meminta agar pengurus RT dan RW yang ikut dalam aksi tersebut untuk mundur dari jabatannya.
Advertisement
"Sah-sah saja (kumpulkan KTP) secara demokrasi. Tapi secara RT dan RW, berarti mereka sudah bermain politik harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW. RT dan RW kan enggak boleh berpolitik," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Kendati bukan berstatus aparatur sipil negara, menurut Ahok, petugas RT/ RW tak jauh berbeda dengan pegawai pemerintahan. Mereka tidak dibolehkan mengikuti kegiatan politik lantaran menerima anggaran operasional dari pemerintah setiap bulan.
"Kalau mereka mau berpolitik, tapi mereka menerima APBD. Siapa pun menerima APBD enggak boleh politik," Ahok menegaskan.
Ia pun menduga kegiatan pengumpulan tiga juta KTP menolak dirinya memang sengaja dibuat agar dirinya tidak lagi menjadi gubernur di periode mendatang.
"Sekarang kan kampanye bukan membangun DKI, tapi bagaimana Ahok enggak bisa jadi gubernur. Kalau kambing dibedakin, ikut (Pilkada) bisa jadi gubernur, asal bukan Ahok. Kira-kira begitu," Ahok memungkasi penjelasannya.
