Liputan6.com, Jakarta - Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penghematan anggaran K/L sebesar Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun karena pemerintah melihat terjadi kekurangan (shortfall) di beberapa sumber penerimaan negara, terutama setoran pajak.
"Sumber-sumber penerimaan akan shortfall," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Kamis (4/8/2016).
Darmin menjelaskan, pertama, karena ekspor Indonesia ke sejumlah negara tujuan masih mengalami pelemahan, baik dari volume maupun harga. Harga komoditas ekspor, sambungnya masih rendah secara umum meskipun ada beberapa komoditas yang sudah membaik satu sampai dua bulan ini.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau ekspor turun, pendapatan eksportir juga turun. Nah yang kedua, kalau ekspor impor turun, penerimaan pajak terdampak. Bukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, melainkan PPh Pasal 22. Ini bisa dihitung," jelas dia.
Penyebab ketiga, tambah Mantan Dirjen Pajak ini, restitusi atau pengembalian pajak mengalami kenaikan. Namun Darmin mengaku tidak mengetahui peningkatan restitusi di tahun ini.
"Tahun lalu Wajib Pajak setor pajak agak tinggi, tapi realisasinya ternyata di bawah itu. Dia berhak minta restitusi," papar Darmin.
Dirinya optimistis, pemangkasan anggaran ini tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Alasannya, dia bilang, karena pemerintah tidak memotong program atau kegiatan prioritas, seperti bantuan sosial, infrastruktur, dan lainnya.
Penghematan, Ia menuturkan, menyasar belanja operasional, di antaranya perjalanan dinas, konsinyering, dan pengeluaran lain yang tidak penting. "Kita tetap dengan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen-5,2 persen di 2016," tegas Darmin.
Namun demikian, Darmin mengaku apakah pemerintah akan mengajukan kembali revisi APBN-P 2016 ke DPR terkait pemangkasan anggaran. "Saya tidak tahu aturan mainnya, apakah harus ke DPR atau bagaimana. Karena di Sidang Kabinet tidak membicarakan itu," ujar dia.
Seperti diketahui, penghematan belanja ini adalah kali kedua di 2016. Sebelumnya saat era Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu, anggaran K/L dipotong Rp 50,6 triliun di APBN-P 2016 karena alasan yang sama, yakni shortfall penerimaan pajak. (Fik/Ahm)
