Liputan6.com, Jakarta - Sebagai orang yang mengungkap curhatan gembong narkoba, Freddy Budiman, Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan tiga saran kepada pemerintah dan institusi hukum agar proses pengusutan kasus dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba berjalan lancar.
Pertama, Haris mengharapkan keberanian Presiden Jokowi untuk tampil di depan publik, memberikan klarifikasi atas perkembangan kasus terpidana mati Freddy Budiman yang disebut-sebut menyeret tiga institusi hukum negara, yaitu TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Polri.
"Presiden Jokowi harus berani tampil di situasi seperti ini. Aneh saja sudah ramai seperti ini, Presiden masih diam saja," kata Haris saat ditemui di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu 3 Agustus 2016.
Menurut Haris, curhatan Freddy soal keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba, mustahil jika tidak sampai ke telinga Presiden. Apalagi, kata dia, curhatan Freddy tersebut sudah disampaikan kepada Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi. Laporan ini juga diyakini telah sampai ke Kejaksaan Agung.
"Apalagi saya sudah lapor ke juru bicaranya. Di saat bersamaan, diasumsikan bahwa pihak kejaksaan sudah melapor terus ke Presiden," Haris menandaskan.
Saran kedua, Haris mengusulkan Presiden membentuk tim independen khusus untuk menangani perkara dugaan pengedaran narkoba oleh oknum pejabat negara.
"Kalau saya boleh usul, harus ada tim independen yang terintegrasi karena ini bukan soal internal masing-masing, tapi soal gurita narkoba yang disinggahi oleh berbagai pihak dan kepentingan," ujar Haris.
Saran terakhir, Haris meminta Jaksa Agung HM Prasetyo diganti karena dinilai menghambat sejumlah aktivitas Pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir.
"Saya dari dulu, dari tahun lalu bilang kalau Jokowi mestinya ganti Jaksa Agung yang sekarang. Jokowi banyak dapat kesulitan kok dari Jaksa Agung yang sekarang," tegas Haris.
"Jaksa Agung nggak pernah nyahut sama kita. Kalau saya bilang Jaksa Agung yang sekarang mengkhawatirkan, ya. Informasi dirahasiakan, tidak dialogis," tutup Haris.
Presiden Jokowi sendiri telah bersuara terkait kasus ini. Melalui Juru Bicara Presiden, Johan Budi, Jokowi mengatakan semua aparat yang terlibat narkoba harus diberantas.
"Pertama Presiden sampaikan, Presiden sudah mendengar info yang disebut dari Freddy. Semua aparat yang terlibat dalam konteks hukum terutama narkoba tentu harus disikat, bahasanya disikat," kata Johan Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016.
Meski begitu, tindakan tegas kepada para oknum aparat yang terlibat narkoba harus dilengkapi dengan bukti-bukti kuat. Jadi testimoni yang disampaikan tidak menjadi tuduhan semata.
"Presiden mau memberi pemahaman kepada publik semua orang boleh berpendapat tapi harus dipikirkan matang dulu untuk kemudian info atau kritik itu di-share ke publik. Apalagi info itu sifatnya serius tuduhan terhadap institusi," imbuh mantan Juru Bicara KPK itu. (Winda Prisilia)
Advertisement
Baca Juga
