Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo memperingatkan kepada seluruh pemimpin daerah baik Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk segera menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dari data yang ia peroleh terakhir pada bulan Juni, setidaknya ada Rp 214 trilun dana dari seluruh APBD yang masih mengendap di bank dan belum digunakan. Ini membuat Jokowi kesal saat membuka Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Advertisement
Dijelaskan Jokowi, jumlah itu memang menurun jika dibandingkan data bulan Mei yang saat ini besaran anggaran masih Rp 246 triliun.
"Tapi ini masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati semuanya, ini keterlambatan realisasi ini jangan diteruskan, harus segera keluarkan," perintah Jokowi kepada seluruh Gubernur yang hadir dalam Rakornas kali ini, Kamis (4/8/2016).
Saking kesalnya, Jokowi membuka langsung daftar-daftar provinsi, kabupaten/kota yang dananya masih banyak mengendap di bank dan belum direalisasikan.
Untuk tingkat provinsi, Jokowi menyebutkan DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak belum menggunakan APBD nya sebanyak Rp 13 triliun. Sementara untuk kabupaten yang masih rendah realisasi penyerapannya adalah Kabupaten Bogor dengan dana Rp 1,9 triliun. Sedangkan untuk kota, Medan menjadi yang terendah penyerapan dananya dengan masih ada 2,2 triliun disimpan di bank.
Bahkan Jokowi mengancam, apabila sampai beberapa bulan ke depan dana tersebut tidak turun secara signifikan, dirinya akan mengkonversi dana APBD yang selama ini ditransfer tunai, menjadi surat utang.
"Ini tadi saya atas masukan dari Bu Menteri Keuangan, beliau minta dibuka saja biar blak-blakan, ya saya buka," tegas Jokowi.
Jokowi mengingatkan meski dirinya mendorong untuk segera direalisasikan, dalam penggunaannya harus tetap sesuai prosedur. "Tapi jangan mentang-mentang perintah presiden langsung asal keluarkan, bukan seperti itu," tutup dia.
