Liputan6.com, Jakarta Menyinggung rencana pemotongan anggaran sebesar Rp 133 triliun yang akan dilakukan pemerintah dalam APBN P 2016, Ketua DPR RI, AdeKomarudin mengharapkan DPR tidak hanya berdiam diri menerima kenyataan pemotongan tersebut.
Menurutnya, DPR harus menyampaikan saran yang bersifat solutif kepada pemerintah dan memahami situasi yang tidak nyaman ini. “Semua harus memahami ini termasuk DPR. Saatnya mengencangkan ikat pinggang,” ujar Ade dalam bincang santai bersama para wartawan di Senayan, Jakarta.
Advertisement
Akom, demikian sapaan akrab Ketua DPR, berharap agar target pengampunan pajak yang mencapai Rp 165 triliun bisa tercapai, sehingga angka pertumbuhan bisa terus terjaga, bahkan meningkat. Dengan demikian, pemotongan anggaran tidak terlalu tinggi dilakukan. Di sisi lain, pemberdayaan BUMN juga perlu dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara.
“BUMN harus dimaksimalkan untuk tingkatkan pertumbuhan. Bila angka pertumbuhan naik 5% saja sudah bagus, walau pemerintah menargetkan sampai 6%,” kilah Akom. Saat ini, lanjut Akom, pemerintah sudah membentuk tim untuk menganalisis pos mana saja yang terkena pemotongan anggaran. Semua kementerian/lembaga pasti terkena pemotongan, termasuk DPR yang pernah dipotong hingga Rp 500 miliar.
Pemerintah, memang sudah memilih opsi pemotongan anggaran untuk menyehatkan postur anggaran negara. Semua ini tentu agar tak terjadi defisit yang terlalu dalam, karena bila defisit terjadi hingga 3% berarti sudah melanggar UU. Untuk itu, semua komisi di DPR dan mitra kerjanya akan membahas rencana pemotongan anggaran ini secara mendalam.
Yang jelas, lanjut Akom, situasi perekonomian terakhir ini tidak akan menimbulkan krisis serius seperti dialami pada 1998 lalu. Untuk menstabilkan ekonomi perlu menyetabilkan terlebih dahulu kondisi politik di Tanah Air.
“Stabilitas politik harus dijaga sebagai faktor utama untuk stabilitas ekonomi,” papar Akom.
(*)
