Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina, Rodgrigo Duterte, di depan publik mengatakan lebih dari 150 hakim, wali kota, anggota DPR, dan militer memiliki hubungan dengan obat-obatan ilegal. Tak hanya itu, mereka juga disinyalir memberikan izin senjata api dan 'bekerja sama' seperti meminta pura-pura menyerah untuk investigasi.
Duterte dengan tegas memecat anggota militer dan polisi terkait hal tersebut. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan penarikan petugas keamanan pemerintah yang mendampingi politikus dalam kasus itu.
Advertisement
Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Minggu, 7 Agustus pagi, ia juga secara eksplisit menyebut nama-nama orang-orang yang terlibat skandal. Duterte mengatakan, ia akan bertanggung jawab apabila orang yang ia sebut ternyata tak bersalah.
Melihat perangai Duterte, beberapa kelompok hak asasi manusia meminta Badan PBB agar segera melakukan sesuatu terhadap aksi pemerintah Duterte yang kejam dalam melibas narkoba.
"Kami meminta badan khusus PBB untuk Narkoba dan kriminal agar mengutuk aksi kekerasan pemerintah Filipina. Pembunuhan semena-mena tidak bisa diterapkan dengan atas nama melibas narkoba," kata Ann Fordham, direktur eksekutif untuk International Drug Policy Consortium, seperti dilansir dari The Guardian, Senin (8/8/2016).
Aksi terbaru Duterte ini adalah bentuk nyata, dari janji kampanyenya untuk melibas narkoba di Filipina. Akibatnya ratusan orang yang diduga pengedar tewas, lebih dari 4.400 orang ditahan. Sementara, 600 ribu orang menyerah.
Setelah dilantik, Duterte secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan terhadap PBB.
"Enyah kalian PBB, kalian tak bisa menyelesaikan masalah Timur Tengah, tak bisa berbuat apapun di Afrika. Lebih baik kalian diam saja," ujarnya setelah disumpah menjadi Presiden Filipina nyaris dua bulan lalu.
