Liputan6.com, Jakarta - Kalangan pengusaha properti yang tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI) meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepemilikan rumah (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 8 juta per bulan. Kebijakan ini dijadikan semacam paket FLPP dari pemerintah.
Ketua Umum REI, Eddy Hussy mengusulkan ada FLPP paket kedua yang ditujukan warga berpendapatan Rp 4 juta sampai atau Rp 8 juta setiap bulan. Selama ini, yang menikmati fasilitas rumah subsidi adalah masyarakat berpenghasilan tidak lebih dari Rp 4 juta per bulan.
"Harga rumah seperti yang ada di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) naik 5 persen setiap tahun, nah itu akan mengurangi suplai. Jadi perlu ada FLPP paket kedua untuk masyarakat pendapatan Rp 4 juta-Rp 7 juta atau Rp 8 juta sebulan," kata dia di Jakarta, seperti ditulis Senin (8/8/2016).
Alasannya, Eddy bilang, saat ini banyak warga bergaji Rp 4 juta-Rp 8 juta tinggal di perkotaan dan belum memiliki rumah. Sementara, sambungnya, harga perumahan sudah lebih mahal dibandingkan rumah bersubsidi.
Baca Juga
Advertisement
"Jadi selain ada FLPP paket pertama dengan batasan harga rumah Rp 130 juta-Rp 180 juta, nanti ada pula paket FLPP yang seharga Rp 130 juta-Rp 250 juta, dan Rp 250 juta-Rp 300 juta per unit. Paket FLPP ini untuk cover itu," papar Eddy.
Dia menilai, penetapan uang muka KPR FLPP 1 persen sudah sangat bagus sehingga tidak perlu rencana membebaskan DP rumah atau dinolkan.
"Buat masyarakat berpenghasilan rendah, DP rumah 1 persen sudah bagus. Yang penting ketersediaan dana dari pemerintah untuk menyelesaikan target rumah murah harus terjaga," jelas Eddy.
Dirinya berharap, jika FLPP paket kedua ini terealisasi akan mendorong permintaan perumahan. Sebab, dia mengaku, pertumbuhan KPR diperkirakan masih sangat rendah, sekitar 3 persen-4 persen di tahun ini.
"Pertumbuhan properti tahun ini ditargetkan 10 persen, tapi tidak tahu bisa tercapai atau tidak. Karena kita pikir ekonomi bisa lebih bagus tahun ini. Kita tunggu dari dana repatriasi tax amnesty," ujar Eddy. (Fik/Ahm)
