Liputan6.com, Jakarta - Masih ingat dengan kasus perbedaan data pangan antar Kementerian dan Lembaga yang sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram? Kisruh tersebut menjadi pelajaran bagi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong. keakuratan sebuah data menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukaran Data dan Informasi Kegiatan Penanaman Modal antara BKPM dan BPS, Thomas Lembong mengungkapkan sebelum menjabat sebagai Kepala BKPM atau saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya berjuang keras untuk membereskan masalah data pangan bersama BPS.
Pembenahan data pangan ini pun selalu dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan mengundang Kementerian terkait. "Saya menjadi saksi kisruh data pangan. Saya anggap Pak Suryamin (Kepala BPS) sebagai kawan tempur. Bertempur untuk memerangi data yang tidak akurat, seperti data beras, data sapi, dan pangan lainnya dalam setahun terakhir," ujar Thomas di kantornya, Jakarta, Senin (8/8/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengaku bahwa kekacauan data belum pernah terjadi di kegiatan penanaman modal. "Belum pernah terjadi kisruh data di investasi. Mungkin karena dimotori investasi pihak swasta, jadi datanya akurat," tegasnya.
Atas kasus perbedaan data tersebut, Thomas mengimbau kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk memperhatikan keakuratan data. Hal ini sangat penting agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat menggunakan data-data itu, serta tepat sasaran.
"Kita harus mengambil hikmah dari pengalaman itu (kisruh data). Data yang akurat sangat penting supaya kita bisa mengambil kebijakan yang tepat, tidak keliru atau kurang tepat sasaran," harap Thomas.
Sebelumnya, BKPM dan BPS melanjutkan kerja sama penyediaan data maupun informasi statistik di bidang penanaman modal. Dengan data tersebut, BKPM dapat menawarkan bidang-bidang investasi yang bisa dimasuki investor dengan peluang menjanjikan.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong dengan Kepala BPS, Suryamin di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (8/8/2016). Nota kesepahaman ini adalah kelanjutan pertukaran data dan informasi statistik penanaman modal yang sudah diteken pada 4 Maret 2011.
Ruang lingkup nota kesepahaman mencakup penyediaan dan pemanfaatan data serta informasi statistik di bidang penanaman modal. Juga pengembangan sistem informasi statistik di bidang penanaman modal.
"Beberapa data dan informasi statistik yang sangat mendukung kegiatan dalam rangka penanaman modal, khususnya pelayanan penanaman modal adalah mapping Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan pengkodeaan kabupaten/kota yang harus selalu ter-update jika ada pemekaran wilayah," Thomas menjelaskan. (Fik/Gdn)
