Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan wacana penerapan sistem sekolah sehari penuh atau full day scholl. Hanya, sebelum sistem itu diberlakukan ada beberapa hal harus diperhatikan, seperti kekhasan daerah.
JK menjelaskan, setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan rutinitas masing-masing. Tidak bisa seluruh daerah disamakan mengingat kebutuhannya pun berbeda.
"Karena saya yakin tidak semua juga sekolah daerah (yang tepat). Katakan di daerah pertanian, siang itu dia bantu bapaknya ketika panen," kata JK di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki data karakter daerah di Indonesia. Sehingga kegiatan selama sekolah sehari penuh dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah itu.
"Ya sesuaikan tempatlah," imbuh dia.
Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari sistem baru ini, JK ingin ada uji coba di beberapa daerah. Dengan begitu, Kemendikbud bisa mengerti kebutuhan masyarakat sesungguhnya.
"Uji coba dulu di daerah tertentu kalau berhasil boleh secara bertahap," pungkas JK.
Mendikbud Muhadjir Effendy mencetuskan ide sekolah sehari penuh untuk anak-anak. Dengan sistem ini, Muhadjir berharap akan mengurangi peluang negatif yang ditimbulkan dari celah waktu empat jam tanpa pengawasan itu. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas dapat diantisipasi.
"Intinya maksud kita itu untuk memperkecil kemungkinan anak-anak keluyuran ketika sudah jam pulang sekolah. Sekolah sudah tidak tanggung jawab terhadap anak dan orangtua juga belum siap jaga anak karena masih jam kerja," ujar Muhadjir.
Namun, Muhadjir mengaku kurang pas jika idenya tersebut dinamai dengan sistem full day school.
"Kita itu bukan full day school. Kan, enggak seharian 24 jam di sekolah. Dan tidak semuanya belajar sampai sore," ucap dia.
Muhadjir menjelaskan, sistem ini lebih cocok jika disebut sebagai sistem penanaman karakter pada murid sekolah dasar dan menengah.
JK: Sesuaikan Penerapan Sekolah Sehari Penuh dengan Daerah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki data karakter daerah di Indonesia.
diperbarui 10 Agu 2016, 13:13 WIBWakiil Presiden Jusuf Kalla (Ahmad Romadoni/Liputan6.com)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Bacaan Dzikir Nabi Yunus AS saat Berada di Perut Paus, Dikisahkan Ustadz Adi Hidayat
Meiska Masuk Nominasi IMA Awards 2024, Siap Hadirkan Kejutan di 2025
Risk and Governance Summit 2024, OJK Dorong Penguatan Governansi Sektor Keuangan Menuju Indonesia Emas
Indonesia Masters 2025 Digelar Januari, Ini Daftar Harga Tiketnya
Desa Tawangargo Jadi Model Masa Depan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia
5 Arti Mimpi Bertemu Mantan Suami Menurut Islam, Ini Mitos dan Faktanya
Menakar Prospek IPO MR DIY
After Menceritakan Tentang Apa? Kisah Cinta Toxic yang Mengubah Hidup
Prabowo Minta Menteri Pendidikan Dasar-Menengah Kaji Mendalam Sistem Zonasi
Top 3 Berita Hari Ini: Atta Halilintar Rela Kehujanan di Acara Kampanye Krisdayanti, Disebut Menantu Idaman
Tak Ada Kepastian Upah Minimum, Investor Was-Was
Polemik Kontrak Tambah Panas, Legenda Liverpool Tuduh Mohamed Salah Egois