Liputan6.com, Cirebon - Bupati Majalengka Sutrisno enggan berkomentar banyak terkait belum masuknya anggaran pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka dari pemerintah pusat dalam struktur APBN 2017 mendatang.
Dia memaparkan sejauh ini, pemda masih banyak terkendala dalam pembangunan landasan pacu (runway) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) itu. Sampai saat ini, lanjut dia, pembebasan lahan untuk landasan pacu tahap awal baru sekitar 2.850 meter dan masih kurang 750 meter lagi.
"Sampai saat ini, pembebasan lahan yang masih menjadi kendala untuk pembangunan runway pada tahap awal ini," kata Bupati Majalengka Sutrisno usai menghadiri Workshop dan Seminar Desa Inklusi di Cirebon, Selasa, 9 Agustus 2016.
Dia mengungkapkan, kendala yang dihadapi Pemkab Majalengka bukan persoalan anggaran atau harga lahan yang murah, akan tetapi ada beberapa warga yang lahannya enggan dilepas karena faktor lain. "Dari awal ada beberapa warga yang enggan menjualnya, bukan soal harga yang murah, namun ketika ditanya mereka mengatakan harga diri," ungkap dia.
Terkait anggaran pembuatan BIJB yang belum masuk pada APBN 2017, dia menyerahkan kewenangan pada pemerintah pusat. Pemkab Majalengka hanya berwenang untuk pembebasan lahan yang sampai sekarang ini saja masih ada kendala yang belum terselesaikan.
Bandar Udara Kertajati pada tahap awal direncanakan akan memiliki satu landas pacu dengan kapasitas 5,6 juta penumpang per tahun. Diharapkan bandar udara ini dapat menjadi bandar udara alternatif bagi masyarakat Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.
Baca Juga
Advertisement
Sesuai dengan rencana induk, bandar udara ini nanti akan dilengkapi dengan dua buah landasan pacu berukuran 3.500 x 60 meter dan 3.000 x 60 meter yang mampu menampung pesawat sekelas Boeing 747 atau Boeing 777.
Untuk sisi udara, bandara ini akan dilengkapi dengan apron seluas 228.944 meter persegi yang mampu menampung dua pesawat sekelas Boeing 777, 10 pesawat sekelas Boeing 737-900 ER, 12 pesawat sekelas Boeing 737-400, taxiway, runway strip 3.120 x 300 meter, fasilitas alat bantu pendaratan pesawat, serta fasilitas penunjang lain.
Pada sisi darat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membebaskan lahan seluas 1.000 hektare dari kebutuhan lahan total sampai dengan tahap ultimate yang perlu dibebaskan seluas 1.800 hektare.
Rencana pembangunan fasilitas sisi darat terbagi menjadi tiga paket, yaitu paket infrastruktur, paket terminal utama penumpang dan paket bangunan penunjang operasional. Pembangunan Bandar Udara Kertajati ini ditargetkan selesai pada akhir 2017.
