Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan persoalan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah selesai. Karena itu, pemerintah tidak perlu lagi meminta maaf kepada eks korban PKI. Apalagi, sudah ada TAP MPRS XXV/1966 dan UU No 27 Tahun 2004 mengenai PKI sebagai organisasi terlarang.
"Ini aturan hukum yang baku dan jelas. Saya berpandangan, apa yang terjadi tahun 1948 dan 1965 adalah pemberontakan," ungkap Fadli saat menerima LSM Front Pancasila dan Bela Negara di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2016).
Advertisement
Dengan demikian, lanjut dia, segala langkah yang terjadi termasuk meminta maaf itu tidak dibenarkan. Kalau terjadi, justru akan menimbulkan masalah baru. Jika ada rekonsiliasi PKI di tingkat akar rumput itu terjadi secara natural, karena rekonsiliasi konflik yang terjadi secara paralel.
"Kalau nanti ada permintaan maaf di depan forum, (sidang tahunan) saya orang pertama yang akan interupsi pertama kali dari meja pimpinan. Mudah-mudahan tidak," ujar Fadli.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, beberapa negara yang demokrasinya sudah maju seperti Jerman, partai Nazi dilarang sampai hari ini, karena menimbulkan masalah kemanusiaan. Begitu juga track record partai komunis di berbagai belahan dunia yang sudah mulai memudar popularitasnya.
"Masalah sejarah ini mungkin ada yang belum selesai, sehingga perlu ada kewaspadaan. Karena kita tidak ingin masalah yang sudah selesai diangkat kembali. Di Den Haag (Belanda) itu tindakan yang tak nasionalis dan pengecut," kata dia.
"Intinya adalah tidak menginginkan adanya permintaan maaf karena itu akan menimbulkan masalah dan juga tidak bisa menempatkan PKI di dalam posisi rekonsiliasi, rehabilitasi, maupun kompensasi," Fadli memungkasi.
