Liputan6.com, Batam - Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Rekda) triwulan III 2016 pada 12 Agustus 2016 di Batam. Rapat ini menjadi pendahuluan sebelum Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulanan untuk penentuan 7-day repo rate yang mulai diterapkan pada pertengahan Agustus ini.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menyatakan, Rekda ini rutin digelar setiap tiga bulan sekali. Tema yang diangkat dalam rapat ini pun berbeda-beda sesuai dengan lokasi penyelenggaraan.
Baca Juga
Advertisement
"Kami lakukan Rekda yang akan membahas soal ekonomi dan keuangan daerah. Kami lakukan rutin setiap tiga bulan dengan tema berbeda yang sesuai dengan daerah rapat dilaksanakan," ujar dia di Batam, Kepulauan Riau, seperti ditulis Jumat (12/8/2016).
Dalam Rekda yang digelar di Batam ini, Bank Indonesia mengangkat tema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Maritim untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Mendorong Peningkatan Kepariwisataan". Dalam rapat ini, akan dibahas soal strategi peningkatan sektor maritim serta sektor-sektor terkait.
"Akan dibahas soal bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi maritim. Juga terkait dengan sektor pelayaran, perkapalan, pelabuhan dan kepariwisataan," kata dia.
Tirta mengungkapkan, Rekda ini menjadi pendahuluan sebelum Dewan Gubernur BI menggelar RDG triwulanan pada pekan depan. Terlebih lagi dalam RDG tersebut, suku bunga acuan BI akan berubah dari sebelumnya BI rate menjadi 7-day repo rate.
"Ini mendahului RDG triwulanan pada 18-19 Agustus, akan memutuskan besaran suku bunga acuan BI. Dan pada 15 April lalu, kita umumkan mulai 19 Agustus, suku bunga acuannya dari BI rate menjadi 7-day repo rate," kata dia.
Rekda ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan para deputi gubernur BI. Selain itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur serta perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah. (Dny/Gdn)
