Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolak untuk cuti kampanye. Dia mengaku khawatir dengan adanya upaya memasukkan 'anggaran siluman' hingga sabotase dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2017.
Hal ini pun menjadi perhatian calon gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Menurut dia, jika Ahok tak ambil cuti, berarti main curang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Advertisement
"Saya perlu ingatkan pada Pak Gubernur dengan segala hormat, bahwa banyak benturan kepentingan kalau beliau (Ahok) melanggar aturan," ujar Sandiaga Uno saat berkunjung ke Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 11 Agustus 2016.
Menurut dia, dengan tak mengambil cuti saat kampanye, Ahok rawan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
"Kita bisa melihat, banyak penyalahgunaan kekuasaan, seorang petahana sangat rentan dalam masa kampanye. Kita bisa bedakan enggak, dia (Ahok) itu kampanye atau sedang menjalankan tugas? Kita kan enggak bisa bedain. Sedangkan yang dia pakai adalah fasilitas milik negara," kata Sandiaga.
Karena merasa ada ketidakadilan, Sandiaga berencana memperkarakan Ahok secara hukum. Ia juga telah menurunkan tim hukum untuk melakukan gugatan intervensi.
"Kita ingin memastikan agar tak ada wacana yang membuat rakyat sekali lagi tertipu. Bahwa penggunaan fasilitas negara itu dengan kacamata atau bingkai ingin melindungi APBD," tutur dia.
"Ini saya kasih pernyataan, saya tak setuju dengan yang seperti itu dan saya mulai melihat wacana hukum untuk menyetop kezaliman tersebut," ucap Sandiaga.
Kata Ahok
Ahok sebelumnya menegaskan jika dia tidak menentang cuti kampanye. Dia mengajukan peninjauan kembali UU Pilkada hanya untuk meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mempertimbangkan hak petahana untuk mengambil cuti atau tidak.
"Mereka kan menafsirkannya terbalik, seolah-olah saya pingin kembalikan ke masa lalu, boleh cuti on-off," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.
Ahok menegaskan, dia setuju dengan kewajiban mengambil cuti kampanye bagi petahana. Namun, Ahok ingin MK meninjau kembali kemungkinan adanya pilihan bagi calon petahana yang tidak ingin kampanye agar tidak perlu mengambil cuti.
"Statement saya jelas, saya bukan menentang soal cuti. Jangan dibolak-balik, kalau Anda mau kampanye ya wajib cuti, tapi jangan memaksa orang cuti kalau dia tidak mau kampanye," Ahok menandaskan.
