Liputan6.com, Jakarta - Para menteri ekonomi menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas pemangkasan anggaran di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Salah satu yang hadir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Rakor tersebut terkait dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 serta pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2017.
Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (12/8/2016), Sri Mulyani hadir sekitar pukul 09.30 WIB. Sebelumnya sudah hadir Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.
Dikonfirmasi mengenai rakor, Sri Mulyani hanya melempar senyuman. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memberikan sepatah katapun.
Baca Juga
Advertisement
Di tempat yang sama, Mardiasmo membenarkan rapat hari ini membahas soal anggaran. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2017. Pemerintah juga akan memotong anggaran Kementerian/Lembaga dan transfer daerah dengan total Rp 133,8 triliun. "Iya, rakor anggaran. Nanti saja ya," ujar Mardiasmo.
Sri Mulyani sebelumnya pernah mengatakan, penerimaan pajak selama dua tahun terakhir (2014-2015) selalu gagal mencapai target yang ditetapkan. Akibatnya basis perhitungan anggaran tahun ini sangat tidak realistis.
"Jadi pemerintah perlu melakukan penyesuaian (pemotongan) agar dokumen APBN kredibel, lebih realistis karena sumber penerimaan negara di sektor pertambangan misalnya, melemah karena pengaruh anjloknya harga komoditas tambang. Penerimaan pajak jadi terpengaruh," Sri Mulyani menerangkan.
Dari sisi permintaan, sambungnya, kinerja ekspor dan impor Indonesia sangat lemah. Sehingga pemerintah mengandalkan sumber penerimaan pajak lain, yakni dari program pengampunan pajak (tax amnesty) meskipun potensi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun.
"Jadi diperlukan langkah mengamankan APBN sebagai tindakan. Di Kementerian/Lembaga akan dibahas pemotongan Rp 65 triliun. Tapi untuk aktivitas prioritas kerja pemerintah, seperti infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan terus didukung dari sisi anggaran, sementara yang kurang prioritas dilakukan penundaan," papar Sri Mulyani.
Pemerintah, diakuinya, juga akan menghemat anggaran transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana desa. Seperti diketahui, pemerintah akan memangkas Rp 68,8 triliun anggaran transfer daerah di APBN-P 2016.
Lebih lanjut katanya, pemerintah pusat mencoba melakukan komunikasi dengan daerah supaya ada ruang menjaga DAU sesuai komitmen. Caranya dengan menunda pembayaran DAU, DAK fisik dan non fisik.
"Apakah ada anggaran pos-pos pengeluaran seperti formasi guru yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, itu anggarannya tidak dicairkan. Dana Bagi Hasil (DBH) juga lebih selektif," papar dia. (Fik/Nrm)
