Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menggelar rapat koordinasi terkait pemotongan anggaran Rp 133,8 triliun di APBN-P 2016.
Rakor yang berlangsung selama 1,5 jam di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (12/8/2016), membuat dua menteri ekonomi Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar.
Sri Mulyani yang mengenakan batik berwarna biru keluar pukul 11.30 WIB melalui lobi belakang gedung Kemenko Perekonomian. Saat ditemui awak media, Sri Mulyani diam seribu bahasa. Dia hanya tersenyum dan bergegas masuk menuju mobil dinasnya berpelat B 1189 RFS ini.
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro yang juga dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan apa pun selain penegasan bahwa nyaris seluruh kementerian/lembaga terkena pemangkasan anggaran Rp 65 triliun. Sementara transfer daerah dipotong Rp 68,8 triliun.
"Hasil rakor nanti konpers dengan Pak Menko Perekonomian. Yang kena pemangkasan semua kementerian," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, pemangkasan anggaran masih sesuai dengan rencana, yakni sebesar Rp 65 triliun untuk kementerian/lembaga.
"Iya, tidak bertambah dan berkurang. Hampir semua kena (pemotongan anggaran), tapi ada yang tidak kena karena kan ada yang anggarannya kecil sekali. Kalau dipotong, tidak bisa kerja," ucap Mardiasmo.
Mardiasmo menuturkan, pemangkasan anggaran merupakan upaya pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Perhitungannya, kata dia, realisasi penerimaan sampai hari ini dikurangi belanja pegawai dan belanja sosial hingga periode Desember ini. Belanja tersebut aman dari pemangkasan anggaran.
Bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan, dan lainnya. Termasuk nilai outstanding kontrak yang anggarannya tidak dapat diganggu gugat atau dipotong.
"Setelah dikurangi dengan belanja-belanja prioritas itu, barulah didapat nilai anggaran yang bisa dihemat. Penghematan bisa diambil dari lelang, seperti di Kementerian PUPR yang cukup besar, lewat procurement, perjalanan dinas, konsinyering, honorarium, dan belanja lain yang tidak prioritas," ujar dia.
Mardiasmo mengakui, soal pemotongan anggaran akan diterbitkan instruksi presiden (inpres). Kementerian/lembaga yang akan menyisir belanja-belanja tidak prioritas dan tidak mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk dilakukan penghematan.
"Inpres akan segera dikeluarkan. Yang pasti kita potong (anggaran) tidak semuanya, ada beberapa persen yang kira-kira tidak habis atau tidak bisa diselesaikan sampai akhir tahun ini," ucap Mardiasmo. (Fik/Ahm)
