Liputan6.com, Bogor - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) membantu pemerintah dalam rangka memenuhi rumah masyarakat. Namun begitu, KEIN mencermati terdapat beberapa masalah yang mengganjal untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut.
Anggota KEIN Haryadi Sukamdani menuturkan, masalah mengenai perumahan cukup kompleks. Bahkan tanpa disadari, pemenuhan rumah terganjal oleh ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
"Seperti rekan-rekan ketahui, pemerintah dalam tanda petik menyumbang kenaikan harga tanah," kata dia dalam Workshop Media di Bogor, Sabtu (13/8/2016).
Dia menerangkan, hal tersebut didorong oleh tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Pertumbuhan PBB luar biasa. Sekarang rata-rata kenaikan setahun 10 persen," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Permasalahan lain, rencana pemenuhan rumah oleh pemerintah kadang juga memberatkan pihak tertentu. Sebagai contoh, pemerintah akan menerapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap justru bakal menekan pengusaha.
"Masih inget Tapera, ini kita akan bicarakan dengan pemerintah bagaimana pengaturan dana. Kalau dana tersebut diambilkan tersendiri dalam kesatuan yang komprehensif akan menjadi beban baru sektor usaha kita," jelas dia.
Oleh karena itu, dia menuturkan KEIN akan membantu dalam menyumbangkan saran ke Presiden untuk mengatasi masalah dalam hal pemenuhan rumah.
"Untuk merumuskan kembali tata ruang perumahan, masyarakat berpenghasilan rendah seperti apa, pengaturan PBB bagaimana, perpajakan bagaimana," kata dia. (Amd/Ahm)
