Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) mengambil alih pengoperasian sistem kelistrikan 14 kabupaten di Papua dan Papua Barat dari tangan pemerintah daerah (pemda). Hal tersebut guna mengoptimalkan pasokan listrik ke kedua wilayah tersebut.
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Haryanto W S mengatakan, dengan memasok listrik di 14 kabupaten, PLN mendapatkan penambahan jumlah pelanggan sebanyak 15.795 atau setara dengan peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 1,67 persen.
"Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016, rasio elektrifikasi di Propinsi Papua baru mencapai 45,93 persen, sedangkan Propinsi Papua Barat sebesar 82,7 persen," kata Haryanto, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (15/8/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia melanjutkan, kegiatan melistriki 14 kabupaten merupakan langkah awal PLN untuk melistriki seluruh Bumi Cendrawasih melalui program Papua Terang 2020. Untuk mewujudkan program tersebut, PLN akan melakukan penyambungan rata-rata 110 ribu pelanggan baru per tahun.
“Mengingat tantangan-tantangan di atas. PLN akan memaksimalkan potensi energi lokal diantaranya potensi energi air, biomassa, dan surya sehingga diharapkan akan mempermudah PLN untuk mewujudkan Program Papua Terang 2020," terang Haryanto.
Dia menyebutkan 14 kabupaten tersebut adalah Yahokimo, Puncak Jaya, Yalimo, Membramo Tengah, Membramo Raya, Intan Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak, Deiyai, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, dan Teluk Wondama.
Anggaran untuk mengoptimalkan pasokan listrik 14 kabupaten tersebut mencapai Rp 156 miliar. Anggaran tersebut untuk kegiatan operasional, pembelian BBM, dan gaji pegawai.
Menurut Haryanto, PLN telah mengambil alih pengelolaan kelistrikan pada14 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan pelayanan dan kehandalan pasokan listrik, sebelumnya pengolahan listrik di wilayah tersebut dilakukan Pemerintah Daerah, hal ini dipastikan setelah dilakukannya Serah Terima Operasi (STO) sistem kelistrikan yang ada di daerah tersebut kepada PLN.
Saat dikelola pemda, sistem kelistrikan di wilayah tersebut kurang baik, karena keterbatasan dalam penyediaan listrik seperti anggaran pengembangan infrastruktur kelistrikan dan pembelian Bahan Bakar Minyak untuk sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), sehingga pasokan listrik tidak optimal, masyarakat wilayah tersebut tidak dapat menikmati listrik secara maksimal.
"Di sana kondisi 14 kabupaten sebagian ada yang nyala 6 jam, 12, dan ada yang sudah 24 jam," tutup Haryanto.(Pew/Nrm)
