Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan belanja negara Rp 2.070,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Dana itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 760 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, dana belanja negara tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
"Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan," ungkap Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.
Baca Juga
Advertisement
Tak hanya itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera.
"Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima," jelasnya.
Alokasi dana itu akan dipakai untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Jokowi juga berjanji penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.
Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. "Semua upaya ini untuk
memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan," paparnya.
Belanja negara juga dipakai untuk mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Dalam penegakan hukum, pemerintah akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme.
"Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur kekuatan pokok minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional," terang dia. (Dny/Ndw)
