Liputan6.com, Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggantikan posisi Arcandra Tahar yang tersangkut kasus status kewarganegaraan ganda. Memimpin Kementerian ESDM, Luhut menyatakan siap melanjutkan kebijakan Arcandra mulai dari lapangan gas abadi Blok Masela hingga Freeport Indonesia.
"Kita akan teruskan kebijakan yang sangat pro republik dari Pak Candra. Karena itu bisa dilakukan," ujar Luhut usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menyatakan, kebijakan pertama Arcandra yang akan diikuti adalah soal biaya proyek pengembangan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Menurut Luhut, biaya tersebut bisa turun dari US$ 22 miliar menjadi US$ 15 miliar.
"Kemudian pengembangan laut dalam (Indonesia Deepwater Development/IDD) bisa turun dari US$ 12 miliar menjadi US$ 6,5 miliar-7 miliar juga kita teruskan. Karena sangat bisa sekali lebih murah biayanya, sebab yang saya lihat masih terlalu tinggi," tutur Luhut.
Kebijakan lain, ia melanjutkan, mengenai listrik, Blok Mahakam akan segera diselesaikan, termasuk kebijakan Arcandra untuk PT Freeport Indonesia. Untuk diketahui, selama 20 hari menjabat jadi Menteri ESDM, Arcandra telah memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017.
"Freeport semua jalan jadi tidak ada yang berubah. Karena saya lagi pelajari yang soal Freeport. Tapi saya kira sama dengan apa yang saya usulkan saat jadi Kepala Staf Kepresidenan," paparnya.
Saat dikonfirmasi soal relaksasi ekspor bagi Freeport, Luhut masih belum memberikan jawaban pasti. Pasalnya, ia akan bertemu langsung dengan Arcandra siang ini. "Saya belum tahu (relaksasi ekspor Freeport). Saya lihat dulu, makanya saya mau ketemu Arcandra sekarang ini, sudah ditunggu," jelas dia.
