Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah memberikan jatah pagu anggaran terbesar kepada 15 Kementerian/Lembaga (K/L) di RAPBN 2017. Hal ini sejalan dengan kebijakan belanja pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan.
Sri Mulyani menyebut, pagu belanja negara di RAPBN 2017 mencapai Rp 2.070,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.310,4 triliun serta transfer daerah dan dana desa Rp 760,8 triliun.
Advertisement
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat Rp 1.310,4 triliun di tahun depan lebih rendah dibanding APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.306,7 triliun. Anggaran pemerintah pusat salah satunya mengalir ke belanja K/L sebesar Rp 758,4 triliun atau turun dari APBN-P tahun ini Rp 767,8 triliun. Salah satu fokus anggaran tersebut adalah untuk pembangunan infrastruktur.
"Makanya Pak Basuki (Menteri PUPR) duduk di samping saya," ucap Sri Mulyani saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2017 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Adapun 15 K/L yang menikmati pagu anggaran terbesar di RAPBN 2017 dibanding APBN-P 2016, antara lain:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai Rp 105,6 triliun di RAPBN 2016. Lebih tinggi dari APBN-P 2016 yang sebesar Rp 97,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan pagu Rp 104,4 triliun atau turun dari sebelumnya Rp 108,7 triliun
3. Polri sebesar Rp 72,4 triliun atau turun dibanding tahun ini sebesar Rp 79,3 triliun
4. Kementerian Agama mendapat pagu Rp 60,7 triliun, naik dari APBN-P 2016 sebesar Rp 56,2 triliun
5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 58,3 triliun, sedangkan tahun ini dianggarkan Rp 62,7 triliun
6. Kementerian Perhubungan mendapat pagu Rp 48,7 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 42,9 triliun
7. Kementerian Keuangan Rp 42,2 triliun atau naik dari APBN-P 2016 sebesar Rp 38,1 triliun
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperoleh pagu Rp 39,8 triliun atau turun dibanding tahun ini Rp 43,6 triliun
9. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp 39,4 triliun atau turun dari tahun ini Rp 40,6 triliun
10. Kementerian Pertanian sebesar Rp 23,9 triliun atau turun dari sebelumnya Rp 27,6 triliun
11. Kementerian Sosial dari sebesar Rp 13,1 triliun di APBN-P 2016 menjadi Rp 18,3 triliun di RAPBN 2017
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp 10,6 triliun menjadi Rp 10,1 triliun
13. Kementerian Hukum dan HAM menjadi Rp 9,3 triliun dari sebelumnya di tahun ini yang dianggarkan Rp 11,3 triliun
14. Mahkamah Agung memperoleh pagu Rp 8,5 triliun atau turun dari sebelumnya Rp 8,8 triliun
15. Kementerian Luar Negeri dari Rp 7 triliun di APBN-P 2016 menjadi Rp 7,7 triliun.
