Liputan6.com, Jakarta - DPR RI mengkritisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang disusun Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, parlemen tidak puas dengan pengajuan target penerimaan pajak yang turun di tahun depan karena alasan demi anggaran yang kredibel.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, M Misbakhun kecewa dengan penurunan target penerimaan pajak (PPh Migas dan Non Migas) di RAPBN 2017 yang diajukan sebesar Rp 1.250,7 triliun. Penerimaan pajak tahun depan terdiri dari Pajak Non Migas Rp 1.271,7 triliun dan PPh Migas Rp 33 triliun. Sedangkan patokan penerimaan pajak di APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,2 triliun.
"Kalau sudah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty), harusnya kan basis pajak yang diperoleh 2016 lebih luas dan bisa dipakai untuk mengumpulkan penerimaan pajak di 2017. Kok target malah diturunkan," kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, penurunan target penerimaan pajak akan menjadi pertanyaan Komisi XI dalam rapat kerja pembahasan RUU APBN 2017 selanjutnya. DPR RI akan meminta penjelasan pemerintah atas proyeksi pagu penerimaan maupun belanja negara.
"Bu Menkeu kan beralasan postur anggaran itu realistis, apa kita selama ini tidak realistis. Sesulit apapun kita ingin bangun optimisme, bukan berarti tidak realistis. Begitupula dengan anggaran yang kredibel, apa pemerintah Jokowi selama 2 tahun ini tidak kredibel," keluh Misbakhun.
DPR, katanya, ingin membangun sebuah harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Tentunya dengan rasa optimisme terhadap target perekonomian karena dinilainya, pemerintah tengah berupaya memperbaiki dampak dari perlambatan ekonomi.
"Sri Mulyani dapat momentum saat (ekonomi) mulai naik, tapi yang saya lihat malah ada penurunan optimisme. Prihatinnya lagi dalam 2 APBN pemerintah, saya tidak temukan Nawacita, padahal Presiden ingin bangun banyak infrastruktur, kurangi disparitas harga," jelas Misbakhun.(Fik/Ndw)
