Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) dinilai lebih baik fokus mengerjakan tugas pemerintah terkait Program Kelistrikan 35 ribu Mega Watt (MW) dibanding ikut mengembangkan energi panas bumi.
Pengamat Energi Direktur Eksekutif Refomainer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, saat ini PLN memiliki tugas besar dalam memasok listrik ke berbagai wilayah di Indonesia melalui Program 35 ribu MW. Dengan menjalankan program tersebut, maka dibutuhkan investasi yang besar.
"Saya kira PLN sekarang sedang mengemban tugas besar, yaitu mengerjakan bagian dari 35 ribu MW yang butuh banyak anggaran," kata Komaidi, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Baca Juga
Advertisement
Atas tugas besar tersebut, menurut Komaidi, PLN harus fokus menambah kapasitas pasokan listrik dengan membangun pembangkit dan infrastruktur kelistrikan ketimbang memimpin pengembangan energi panas bumi dengan mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
"Saya menilai yang diperlukan adalah menambah pembangkit baru bukan membeli pembangkit yang sudah ada," tutur Komaidi.
Hal tersebut harus menjadi pertimbangan dari sisi aspek keuangan dan pengembangan panas bumi ke depannya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membuat induk usaha (holding) BUMN Panas Bumi, yang akan menyatukan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan PT PLN (Persero).
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pihaknya berkomitmen ikut mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia, dengan membuat holding BUMN pada sektor panas bumi.
Dengan menjadikan anak usaha Pertamina PGE sebagai induk usaha, maka jika ada BUMN yang memiliki lini usaha yang serupa seperti PLN, akan berada di bawahnya.
"PGE ini akan jadi vehicle panas bumi. Jadi untuk BUMN lain seperti PLN yang memiliki geothermal akan dimasukan ke PGE," tutur Edwin.(Pew/Nrm)
