Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR yang juga mantan artis, Krisna Mukti meminta pemerintah tak diskriminatif terhadap artis yang menjadi anggota dewan.
"Kalau menurut pengalaman saya, teman-teman artis ini jangan didiskriminasi kan dulu, karena banyak artis yang juga mampu jadi politikus yang handal," kata Krisna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Advertisement
Kendati demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini setuju jika calon legislatif dari kalangan artis mendapat kaderisasi di partai politik, sama seperti kader pada umumnya.
"Tapi saya setuju artis dan warga negara Indonesia yang mau jadi caleg harus belajar dulu di parpol. Pengalaman saya, setahun jadi kader PKB masih gelagapan, turun kampanye dan politik. Harus digodok," ujar dia.
Namun, ia kembali mengingatkan, jangan hanya karena seorang artis jadi dicap kurang berkualitas saat mengikuti pemilu maupun sudah menjadi anggota dewan.
"Tapi jangan didiskriminasikan poin artisnya, saya enggak setuju. Tidak semua artis enggak punya kualitas dan kapabilitas di parpol," ucap Krisna.
Krisna Mukti pun mengakui masih ada anggota dewan yang masih menjalankan pekerjaan keartisannya.
"Tata tertibnya yang harus diubah, kita masih diizinkan untuk berkarya selama tidak menganggu. Misal pas weekend tapi jangan pas hari kerja," tandas Krisna.
Pembatasan caleg dari kalangan artis ini diungkapkan oleh Tim Pakar Pemerintah dalam Penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Dani Syarifudin Nawawi.
Menurut Dani, anggota legislatif dari kalangan artis lebih sibuk dengan pekerjaan keartisannya ketimbang tugas sebagai wakil rakyat. Dia menambahkan, selama ini masyarakat hanya memilih caleg yang populer, publik figur walaupun calon yang dipilih sama sekali tidak memiliki pengalaman politik.
"Akhirnya tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai anggota perwakilan rakyat," ucap Dani.
