Nasdem: Ahok Jadi Cawagub Hanya Gurauan Andreas Pareira

Yang sekarang mendapat skor tinggi dalam pemahaman masyarakat juga melalui polling adalah Ahok.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 25 Agu 2016, 14:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima kunjungan pemain dan kru film 3 Srikandi, Jakarta, Selasa (19/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan, partainya cukup untuk mengusung pasangan calon di Pilkada DKI 2017 tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Sebab, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu memiliki 28 kursi yang cukup untuk mengusung calon.

Untuk itu, jika Ahok menginginkan didukung PDIP, maka menurutnya tidak berhak meminta jadi calon gubernur DKI Jakarta karena bukan kader PDIP. Partai Nasdem sebagai salah satu pengusung Ahok pun menganggap ucapan Andreas tersebut hanyalah gurauan politik.

"Itu kan kita harus lihat hal itu siapa yang bicara. Misalnya sekjen atau paling tidak orang yang dipercayakan untuk bicarakan itu kita bisa sikapi serius. Pernyataan itu menurut hemat saya tidak terlalu serius. Jadi itu ya sudah jangan dianggap serius, " ujar Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Dia menjelaskan posisi Ahok sebagai calon gubernur (cagub) tidak bisa diganggu gugat. Dalam analisisnya, nama Ahok masih paling diinginkan masyarakat Ibu Kota.

"Itu gurauan politik menurut saya. Kalau dalam pemahaman kita yang sekarang mendapat skor tinggi dalam pemahaman masyarakat juga melalui polling ya Pak Ahok. Jadi Pak Ahok yang harus kita majukan," ujar dia.

"Itu kan tidak tepat, tidak terlalu patut dalam politik. Itu tidak lazim, melanggar asas kepatutan dalam masyarakat. Misal istri jadi suami, suami jadi istri. Itu kan ditertawakan di masyarakat nanti. Masyarakat berpikir ini pasangan serius atau tidak," jelas anggota Komisi III DPR ini.

Andreas Hugo Pareira mengatakan, tiga partai yang telah mendukung Ahok yakni Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar jika digabung kursinya di DPRD DKI Jakarta hanya 23 kursi. Perolehan kursi tersebut masih kalah dengan PDIP.

"Kan kursi kita lebih banyak, logika kalkulator politik dong, seharusnya jadi wakil," ujar dia.

Selain itu Andreas mengingatkan, saat Pilkada DKI 2012, Ahok juga disandingkan dengan Jokowi sebagai wakil dari Partai Gerindra. "Dulu Pilkada 2012 dia terpilihnya juga wakil kan? Tidak pernah dia dipilih jadi gubernur," tandas Andreas.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya