Menteri Desa Minta Insentif Pajak bagi Investor

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menuturkan salah satu insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak penghasilan.

oleh Septian Deny diperbarui 29 Agu 2016, 14:55 WIB
Eko Putro Sandjojo resmi ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menggantikan, Marwan Jafar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif bagi pada investor atau perusahaan yang mau berinvestasi di desa. Sebab, adanya investasi akan menggerakkan roda ekonomi di pedesaan.

Eko mengungkapkan, insentif yang bisa diberikan kepada investor berupa ‎pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan. Dengan insentif ini, akan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di daerah pedesaan seperti membangun infrastruktur, membentuk usaha kecil dan menengah (UKM), dan sebagainya.

‎"Bu Menteri Keuangan kalau memungkinkan akan diberi insentif pajak. Misalnya PPh-nya dikurangi berapa persen untuk yang mau investasi di desa-desa untuk sarana dan prasarana," ujar dia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Selain itu, dia juga berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong perbankan pelat merah untuk mempermudah pinjaman modal untuk kebutuhan investasi.‎ Kemudahan ini akan memicu investor untuk membangun fasilitas produksinya di desa.

"Memberikan insentif kepada mereka, di daerah-daerah yang skala ekonominya sudah cukup. Perbankan BUMN atau bank swasta akan berikan pinjaman kredit investasi dan kredit modal kerja," kata dia.

Eko menuturkan, saat ini ia telah memiliki program satu desa satu produk (one village one product) yang fokus pada pengembangan produk unggulan suatu daerah. Insentif pajak dan kemudahan dari sektor perbankan akan mendorong pengembangan program ini secara signifikan.

"Pengusaha akan investasi kalau ada potensi untung. Kendalanya karena tidak ada skala ekonomi tidak visible. Nah, dengan program satu desa satu produk ini ada skala ekonominya," ujar dia. (Dny/Ahm)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya