Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, langkah pemerintah untuk mengejar wajib pajak (WP) besar untuk ikut tax amnesty bukan sekadar rencana. Pihaknya langsung memonitor proses WP besar tersebut untuk ikut tax amnesty. Dia mengatakan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk fokus pada proses tax amnesty WP besar.
"Saya sudah meminta DJP untuk melakukan fokus kepada WP besar tentu data mereka sesuai dengan DJP. Dan dalam hal ini pertemuan konsultasi aparat pajak dengan mereka, menyimak proses yang mereka lakukan. Kami akan terus melakukan monitoring dan memastikan melakukan kewajiban perpajakannya. Ada sebagian perlu waktu, tidak apa-apa kita tunggu," kata dia di DPR RI Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Dia mengatakan, akan memonitor secara detil proses tax amnesty WP besar. Lantaran tax amnesty merupakan pekerjaan yang detil menyangkut hukum serta keuangan.
Baca Juga
Advertisement
"Namun kita akan monitor secara detil sehingga tidak hanya sekadar wacana. Ini pekerjaan detil dari sisi hukum, laporan keuangan, dan pembuktian sehingga kami bisa memfasilitasi, melakukan haknya dari sisi pengampunan pajak sesuai peraturan perundangan berlaku," jelas dia.
Namun, Sri menegaskan tidak hanya fokus mengenai penerimaan dari tax amnesty. Dia bilang, pemerintah fokus terkait penerimaan negara secara keseluruhan.
"Namun di bagian yang penting mereka juga memiliki kewajiban membayar pajak di luar tax amnesty. Seperti pertanyaan pertama, kewajiban saya mengelola seluruh APBN. Tax amnesty salah satunya, namun target yang lebih besar penerimaan perpajakan yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan dan saya fokus keseluruhan tugas itu," tutur dia. (Amd/Ahm)
