Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan sistem ganjil genap hari ini. Sistem tersebut dikatakan untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari, penerapan sistem ganjil genap belum maksimal untuk mengatasi kemacetan. Misalnya akan tumbuh perkembangan kendaraan. Kemudian macet di jalur alternatif. Walaupun, dinilainya sistem itu lebih baik daripada 3 in 1.
Advertisement
Karena itu, imbuh Ahok, usai sistem ganjil genap tersebut, Pemprov DKI akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
"Minimal, masalah ini jauh lebih baik daripada 3 in 1. Cuma sekarang apakah efektif? Ada orang tukar mobil. Hari ini, mobilnya apa? Dia tukarnya apa? Mobilnya banyak. Makanya yang paling efektif itu adalah ERP," ucap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Terkait sarana dalam penerapan sistem ERP, Ahok mengaku sedang dalam proses lelang. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun berkeyakinan pada 2017 mendatang, ERP sudah bisa diberlakukan.
"Kan udah lelang prosesnya, mungkin tahun depan bisa jalan," tutur Ahok.
Selain itu, masih kata dia, dengan ERP, maka ada pemasukan ke kas Pemprov DKI, yang nantinya akan digunakan untuk subsidi silang dalam pengadaan transportasi.
"ERP kenapa efektif? Karena ada duitnya kita subsidi balik ke transport," Ahok mengungkapkan.
Bukan hanya itu, dia pun menegaskan, hingga sekarang, belum ada kendala dalam penerapan sistem ERP, lantaran banyaknya pihak yang menawarkan teknologi. Namun, dirinya berencana akan tetap menyontek negara lain, seperti Singapura, yang sudah dulu menerapkan sistem tersebut.
"Kalau teknologi baru kan kita belum tahu. Lebih baik nyontek aja teknologi yang sudah puluhan tahun di pasang Singapura. Juga dipasang di Eropa itu aja," Ahok menandaskan.
Masih Ada Penolakan
Meski Ahok menggambarkan rencana besarnya segala gamblang, masih ada yang memandang, bahwa rencananya terlalu terburu-buru.
Kritikan itu datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ia menilai, seharusnya Ahok membenahi sistem dan penambahan moda transportasi massal.
"Sistemnya harus dibetulin. Kalau sudah, masyarakat Jakarta terpenuhi dengan transportasi umum. Kemudian, terkait angkutan umum yang tidak layak, harus ada tindakan hukum, misalnya kandangin. Tapi harus juga kasih solusi ke pengusaha Metro Mini, misalnya," tutur Prasetyo di DPRD DKI.
Terkait ERP pun, kata politikus PDIP itu, harusnya dipikirkan matang-matang. "Infrastrukturnya belum jalan, sumber daya manusia tidak cukup," kata Prasetyo.
