Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazuli Fawaid mengkritisi langkah pemotongan anggaran sebesar Rp 137 triliun di APBN-P 2016, apalagi dilakukan Sri Mulyani Indrawati yang baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Kebijakan ini dinilai merupakan cara instan di tengah keputusasaan tidak tercapainya target penerimaan pajak.
Jazuli menyoroti penyampaian pemerintah mengenai langkah pengamanan pelaksanaan APBN-P 2016, salah satunya dengan memotong belanja Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah, termasuk dana desa dengan total Rp 137 triliun.
"Ibu (Sri Mulyani) jadi Menkeu, target pajak tidak terpenuhi. Kalau cuma alasan perlambatan ekonomi dan anjloknya harga komoditas itu barang yang sudah dibahas berhari-hari. Jika ada langkah pengamanan, itu artinya anggaran tidak aman," tegas Jazuli di Jakarta, seperti ditulis Rabu (31/8/2016).
Baca Juga
Advertisement
Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) ini juga mengkritik bahwa kondisi anggaran APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 bukan saja pada posisi realistis, melainkan pesimistis. Pemotongan belanja dianggap langkah ekstrem ketika penerimaan tidak tercapai.
"Tidak ada yang istimewa, saat Pak Bambang jadi Menkeu anggaran berada pada posisi optimistis, sekarang realistis, bahkan pesimistis. Bu Sri Mulyani masuk tidak ada harapan untuk pendapatan, hanya pemotongan anggaran yang merupakan cara sederhana sekali," katanya.
Jazuli menambahkan, Sri Mulyani bukannya melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan negara atau dengan cara reformasi perpajakan ketika tax amnesty gagal, tapi lebih memilih cara paling cepat memotong anggaran.
"Satu bulan APBN-P diumumkan, pemerintah secara agresif bilang APBN-P keliru, dan malah dipotong bukannya meningkatkan penerimaan. Sebenarnya gagasan penghematan anggaran ini diiringi dengan upaya meningkatkan penerimaan atau memang sudah putus asa," tegas Jazuli.
Menanggapi kritikan tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan setuju dengan pendapat DPR bahwa pemerintah harus berupaya keras mengumpulkan penerimaan negara. "Pemerintah seharusnya tidak melakukan langkah mudah hanya dengan memotong anggaran jika penerimaan tidak tercapai," terangnya.
Ia pun menyadari bahwa pemotongan anggaran merupakan keadaan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut akan mengganggu dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
"Ini bukan keputusan mudah, bukan malas. Dalam artian saya malas memikirkan alternatifnya. Tapi kalau saya ada uang, senang membelanjakannya," kata Sri Mulyani.
"Saya menerima tugas ini dengan sangat serius, tidak ingin mempertaruhkan kredibilitas pemerintah, DPR, dan saya sendiri secara profesional di dalam pengelolaan dan pencerminan APBN secara baik," tegasnya. (Fik/Gdn)
