Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya haluan negara dalam merancanang pembangunan nasional secara lebih terarah. Ia menegaskan pembentukan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus benar-benar dipikirkan.
"Bangsa Indonesia sudah seharusnya mulai benar-benar serius memikirkan rencana pembangunan jangka panjang," ujar pria yang karib disapa Zulhas ini di Gedung JDC Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Advertisement
Ia lalu menyebut kalau salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana membangun pemerintahan yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai perkembangan zaman. Zulhas menilai perlu ada suatu kaidah penuntun yang berisi arahan dasar mengenai cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi itu dalam sejumlah pranata publik untuk penyelanggaraan negara.
"Perlunya haluan negara yang berisi prinsip-prinsip kebijakan dasar yang merupakan terjemahan dari Pancasila dan konstitusi. Saya minta kepada kalangan akademisi dari Trisakti dapat memberi masukan," papar dia.
Politikus PAN ini menyampaikan soal banyaknya aspirasi rakyat yang memunculkan satu wacana kuat perlunya menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia. Dia mengaku bahwa aspirasi masyarakat tersebut telah ditangkap oleh MPR dan dikajii di Badan Pengkajian MPR serta didukung oleh Lembaga Pengkajian MPR.
Dalam kajian tersebut keluar sekitar 15 rumusan, salah satunya soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.
"Hasil kajian tersebut sudah kami terima dalam Rapat gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta kelompok DPD MPR RI belum lama ini. Pembahasan walaupun pro dan kontra tapi ada satu kesepakatan yakni perlunya muncul sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Itu yang sedang dalam proses pembahasan di MPR," terang Zulhas.
Dia menambahkan perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia sangat urgen dan penting. Untuk itu, perlu kerjasama semua elemen bangsa dalam mendiskusikannya serta mensosialisasikannya.
"Peran serta elemen masyarakat seperti para akademisi dan sangat efektif sebab profilnya sangat dipercaya masyarakat karena akademisi terbebas dari konflik kepentingan. Jika yang bicara soal ketatanegaraan penuh dengan konflik kepentingan akan dicurigai rakyat," kata Zulhas.
Ia pun sangat berharap agar elemen masyarakat seperti para akademisi dapat berperan serta aktif dalam penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.
Seminar nasional ini dilaksanakan guna membahas soal format sistem pembangunan nasional dengan dihadiri oleh Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Mahfud MD, Wakil Rektor III Universitas Trisakti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, perwakilan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta perwakilan Lemhanas.
