Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan total utang pemerintah pusat sampai dengan posisi Juli 2016 menembus Rp 3.359,82 triliun. Jumlah ini turun tipis dari posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.362,74 triliun.
Dari data DJPPR yang dikutip Liputan6.com, Jakarta, Kamis (1/9/2016), realisasi utang Rp 3.359,82 triliun turun Rp 2,92 triliun dari posisi utang hingga periode Juni yang sebesar Rp 3.362,74 triliun.
Namun dalam denominasi dolar AS, total nilai utang pemerintah pusat ini membengkak jadi US$ 256,59 miliar dibanding realisasi sebelumnya US$ 255,14 miliar.
Baca Juga
Advertisement
Dirinci lebih dalam, utang pemerintah pusat itu berasal dari pinjaman sebesar Rp 731,48 triliun atau US$ 55,86 miliar hingga Juli 2016 dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.628,34 triliun atau setara US$ 200,73 miliar.
Pencapaian nilai pinjaman tersebut turun Rp 8,51 triliun dari realisasi bulan keenam 2016 yang sebesar Rp 739,99 triliun. Sementara nilai SBN pada periode tersebut justru meningkat Rp 5,59 triliun dari penerbitan SBN hingga Juni lalu sebesar Rp 2.622,75 triliun.
Data DJPPR menyebutkan, pinjaman senilai Rp 731,48 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 726,83 triliun yang rinciannya adalah bilateral Rp 334,90 triliun, multilateral Rp 344,27 triliun, komersial bank Rp 47,54 triliun dan suppliers Rp 0,11 triliun. Adapun pinjaman dalam negeri Rp 4,65 triliun.
Utang pemerintah pusat yang bersumber dari penerbitan SBN senilai Rp 2.628,34 triliun, terdiri dari utang dalam denominasi valuta asing Ro 709,97 triliun dan Rp 1.918,36 triliun dari SBN dengan denominasi Rupiah.
Nilai utang hingga Juli yang tercatat Rp 3.359,82 triliun setara dengan rasio 27,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 12.627 triliun. (Fik/Ndw)
