Jelang Pilkada DKI, Mengapa Ahok Tetap Gusur Warga?

Ahok mengaku mendapat himbauan dari KPU DKI agar tidak menggusur pemukiman warga agar mempermudah pendataan pemilih.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 01 Sep 2016, 12:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama usai jalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7). Sidang kasus suap proyek reklamasi untuk berkas terdakwa mantan Dirut PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku mendapat imbauan dari KPU DKI agar tidak menggusur pemukiman warga agar mempermudah pendataan pemilih.

Namun, menurut Ahok, patokan penggusuran bukanlah pilkada. Sebab, apabila berpatokan pada pilkada, maka seharusnya dia tidak melakukan penggusuran hanya untuk mendapatkan simpati warga.

"Dia (KPUD) ngomong sama saya tahun lalu. Minta jangan ada bongkar-membongkar, nanti repot. Saya jawab, patokan saya bukan soal pemilihan, kalau karena pemilihan saya lebih baik enggak usah (gusur) dong, supaya mereka simpati sama saya. Lihat saja, hampir semua yang kita tertibkan bilang 'asal bukan Ahok'. Itu kan ngilangin pemilih saya," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Apalagi, kata Ahok, saat ini sistem e-KTP memudahkan melacak data warga. Sehingga, Ahok menegaskan yang menjadi patokan gusuran adalah ketersediaan rusun bukan pilkada.

"Sekarang kan e-KTP, ini kan gampang sekali untuk melacak. Jadi saya sampaikan pada KPU DKI, Bawaslu DKI, patokan saya bukan soal dekat apa tidak pemilihan, tapi rusunnya siap apa tidak. Kalau (rusun)  siap saya dorong terus (gusuran)," pungkas Ahok.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya