Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat kerja perdana dengan Komisi VII DPR RI. Dalam rapat kerja ini, Luhut dan DPR akan membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dan beberapa kebijakan pasca pergantian jabatan Menteri ESDM dari Sudirman Said ke Arcandra Tahar.
Pantauan Liputan6.com, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung DPR, Senayanm Jakarta, Kamis (1/9/2016), rapat yang dalam jadwal dimulai pada pukul 11.00 WIB, molor 30 menit.
Luhut yang mengenakan kemeja putih didampingi jajaran eselon I diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) I Gusti Nyoman Wiratmaja, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana dan Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot.
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, Luhut juga didampingi jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi diantaranya, Direktur Utama PT Pertamina Persero Dwi Sotjipto dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.
Sedangkan anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berdasarkan data sekretariat komisi VII terdiri dari 15 anggota yang mewakili 7 fraksi.
Pemimpin Rapat Kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengatakan, meski selama 20 hari menjabat sebagai Menteri ESDM, Arcandra Tahar telah melakukan memecahkan beberapa masalah sektor energi.
Beberapa masalah yang bisa diselesaikan tersebut adalah penurunan biaya investasi pengembangan Blok Masela. Dalam hitungan Arcandra bersama dengan tim teknis, biaya pengembangan Blok Masela bisa turun dari US$ 22 miliar menjadi US$ 15,5 miliar.
Selain itu, Arcandra juga mengubah aturan cost recovery dan persetujuan ekspor konsentrat. "Untuk itu, dalam rapat ini kami perlu mengetahui lebih dalam terkait kebijakan yang diambil tersebut," tutur Mulyadi.
Selain ingin membahas sepak terjang Arcandra Tahar, rapat tersebut juga akan membahas RAPBN 2017 yang ditangani Kementerian ESDM.
Pembahasan yang menjadi fokus rapat tersebut adalah target lifting, dan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). menurut Mulyandi, hasil pembahasan RAPBN 2017 di Komisi VII akan menjadi rekomendasi di Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan.
"APBN 2017 akan dibahas Senin tanggal 7, yang mendesak lifting dan ICP sebagai dasar pembahasan Badan Anggaran dan kementerian Keuangan," tutup Mulyadi. (Pew/Gdn)
