Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi menyebut gelombang pengusaha kelas kakap ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty dimulai. Ratusan pengusaha dan perusahaan besar dipastikan akan mengungkapkan (deklarasi) hartanya pada pekan depan dan seterusnya hingga periode pertama tax amnesty berakhir.
"Minggu depan yang mau ikut tax amnesty banyak, ada ratusan pengusaha, termasuk perusahaan. Jadi dalam sebulan ini akan banyak," ujar Sofjan saat dihubungi, Jakarta, Minggu (4/9/2016).
Dengan keyakinan tersebut, Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini memperkirakan uang tebusan yang akan terkumpul di akhir September 2016, sekitar Rp 30 triliun. Saat ini, total uang tebusan yang masuk Rp 4,32 triliun atau 2,6 persen dari target Rp 165 triliun.
"Kira-kira bisa Rp 30 triliun lah sampai dengan bulan ini uang tebusan. Percaya deh, lihat buktinya nanti," kata Sofjan.
Baca Juga
Advertisement
Ditemui terpisah, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak (WP) Besar Mekar Satria Utama yakin bahwa pengusaha kelas kakap akan berbondong-bondong ikut tax amnesty selama periode pertama ini. Tentunya untuk mendapatkan tarif tebusan rendah.
"Kami yakin seperti itu, karena melihat polanya kemarin sudah ada satu WP besar yang berani deklarasi sendiri bukan karena kami yang minta. WP ini adalah anggota Kadin Indonesia, dan dipastikan seluruh anggotanya ikut tax amnesty," jelas Mekar.
WP yang dimaksud adalah James Riady, pemilik Lippo Grup yang telah mendeklarasi dan merepatriasi asetnya. Sebelumnya sudah ada Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wapres, dan keinginan Bos Indofood, Franciscus Welirang ikut tax amnesty.
Mekar menambahkan, Ditjen Pajak sudah mendatangi WP Orang Pribadi maupun grup perusahaan untuk jemput bola. Ada 500 WP besar prioritas, seperti perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan contohnya grup peusahaan otomotif, perkebunan, perbankan yakni Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, CIMB Niaga, dan lainnya.
"Belum ada satupun yang saya dengar tidak mau ikut tax amnesty. Makanya kita selalu sosialisasikan bahwa kita kasih kesempatan 3 kali di tiga periode, jadi kalau sudah mendapatkan sebagian besar data 80-90 persen, disegerakan saja jangan sia-siakan periode pertama tarif rendah," papar Mekar.
Dengan strategi jemput bola ini, Mekar optimistis Kanwil Ditjen Pajak WP Besar mampu mengumpulkan Rp 50 triliun atau 30 persen dari target nasional Rp 165 triliun.
Kanwil Ditjen Pajak yang dibawahi Mekar hanya mengejar WP besar di wilayah Jakarta, sementara untuk di Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan tidak terdaftar di Kanwil ini.
"Kita tunggu lah karena target itu kan buat gambaran buat teman-teman Ditjen Pajak dalam bekerja. Tapi 30 persen itu bukan target dari kantor pusat, kita hanya ingin berkontribusi secara nasional. Ini target yang kita coba kejar sampai akhir tahun," tegas Mekar. (Fik/Gdn)
