Liputan6.com, Jakarta Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di hadapan Komisi I DPR hari ini. Uji kelayakan dan kepatutan dipimpin oleh Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari dan para wakil ketua seperti Meutya Hafid, Hanafi Rais, dan TB Hasanuddin.
Sedangkan Budi Gunawan didampingi sejumlah perwira tinggi Polri seperti Kalemdikpol Komjen Syafruddin, Kabaharkam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso.
Advertisement
Ketua Komisi I Abdul Kharis membacakan hasil rapat internal Komisi I yang menyepakati fit and proper test dilangsungkan secara tertutup.
"Seusai rapat internal komisi telah disepakati uji kelayakan dan kepatutan dilakukan tertutup, tapi saya tawarkan kepada Bapak Budi Gunawan apakah setuju atau ada usulan lain?" tanya Kharis di ruang rapat Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Namun, saat meminta pertimbangan kepada Budi Gunawan, jenderal bintang tiga itu meminta penyampaian visi dilaksanakan terbuka, tetapi untuk penyampaian misi dan pendalaman dilaksanakan tertutup.
"Kami bila diperkenankan di awal saat penyampaian visi dilaksanakan terbuka. Sementara penyampaian misi karena penyampaian program how to yang sudah terprogram dilaksanakan tertutup," ujar Budi Gunawan.
Setelah mendengar keinginan Wakapolri tersebut, Abdul Kharis pun meminta persetujuan kepada anggota Komisi I yang akhirnya disepakati.
"Apakah penyampaian visi dilaksanakan terbuka dan penyampaian misi dilaksanakan tertutup bisa disetujui?" tanya Abdul Kharis.
"Setuju," jawab seluruh anggota Komisi I.
Kata Hanura Soal Budi Gunawan
Politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani, menyatakan, pihaknya optimis BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan bisa semakin baik dan profesional.
"Saya sangat yakin bahwa BG akan mampu membawa BIN terus semakin baik ke depan, BG merupakan salah satu jenderal terbaik yang dimiliki kepolisian saat ini," kata Miryam.
Miryam mengakui adanya kekhawatiran terhadap BIN ke depan jika dipimpin Budi Gunawan karena dianggap dekat dengan pemerintah. Namun menurutnya, hal tersebut alasan tak berdasar.
"Setiap orang berhak untuk dekat dengan siapa saja tapi ketika sudah melaksanakan tugas maka orang itu akan terikat dengan kode etik sehingga kedekatan itu harus dikesampingkan. Saya yakin BG sangat memahami soal itu," ujar dia.
Untuk itu, ia pun mengimbau kepada semua pihak agar tidak mudah berburuk sangka. Sebab, Budi Gunawan adalah sosok berprestasi di Korps Bhayangkara.
"Adanya kekhawatiran tentang netralitas BG saya pikir jangan terlalu dijadikan sebagai alat untuk merusak proses yang sedang akan berlangsung di DPR. Kita sedang berupaya membangun politik tanpa prasangka, sehingga jangan dibiasakan seseorang yang belum kita fit and proper test sudah disebut sebagai oknum titipan hanya karena faktor kedekatan," papar dia.
Selain itu, ia mengajak masyarakat berkaca dari Kepala BIN saat ini Sutiyoso. Menurut dia, Sutiyoso bukan hanya dekat tapi pendiri partai politik namun nyatanya mampu berprestasi dalam memimpin BIN.
"Sekarang kenapa kita justru khawatir terhadap BG yang hanya punya kedekatan bukan kader partai," tandas Miryam.
