Liputan6.com, Jakarta Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin mulai tahun ini tak lagi mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI, melalui alokasi anggaran 2016.
Sejatinya, PDS HB Jassin yang dibangun sejak 29 Juni 1976 ini, selalu mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI, mulai Gubernur Ali Sadikin pada 1977.
Advertisement
Tak tanggung-tanggung, sebuah gedung pun diberikan di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat.
Memang, perselisihan dengan Pemprov DKI tak hanya tahun ini. Pada 1983, sempat mengalami krisis keuangan, Wakil Presiden Adam Malik pun menyumbang. Kemudian pada 2011 hanya digelontorkan dana Rp 50 juta.
"Kami ini bukan mengemis minta uang. Tapi minta kewajibannya. Tunjukkan kapan foya-foya. Itu penghinaan, bilang kita tukang foya-foya," ucap Ketua Pembina PDS HB Jassin, Ajib Rosidi, di TIM Jakarta, Kamis (8/9/2016).
Pria 78 tahun yang diberikan amanah HB Jassin dan Ali Sadikin itu pun menunjukkan kekecewaanya terhadap Pemprov DKI. Sebab, dia pernah bertemu Ahok pada Mei 2015 dan sepakat bergabung dengan Pemprov DKI, dengan syarat.
"Saya ini enggak percaya dengan PNS, dan pak Ahok juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya disepakati kita menyerahkan ke Pemprov, dengan dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Di mana, Pemprov yang mengurusi anggarannya, dan pengelolaannya ada di kami. Jadi tak benar kalau kita menolak," ungkap Ajib.
Namun, klausal untuk segera di UPT-kan tak kunjung datang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI yang merasa sudah ada izin di UPT-kan, dan bergabung ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), tidak bisa memberikan dana hibah lagi, lantaran dipandang telah dialokasikan.
BPAD tak membuatkan anggaran HB Jassin dalam UPT. Sehingga secara resmi pada tahun ini atau tahun anggaran 2016, tak ada satu rupiah pun dana yang masuk.
"Ya gini berurusan dengan PNS. Rapat bolak-balik, itu-itu juga yang dibahas. Kalau saya bertemu dengan pak Ahok, ini enggak ada masalah," tandas Ajib.
Campur Tangan
Ajib dan pengelola Yayasan HB Jassin sebenarnya sudah sepakat dengan apa yang diinginkan Ahok, dengan beberapa syarat. Di antaranya, pengelolaan tetap berada di tangan 'orang lama'.
Namun, masalah ini mencuat saat sejarawan JJ Rizal dan mantan Menko Maritim yang disebut-sebut maju Pilkada DKI Jakarta 2017, Rizal Ramli, bertandang ke HB Jassin, Jumat 26 Agustus 2016.
"Untuk urusan Ahok-Ahokan, itu serahan aja sama JJ Rizal," tutur Ajib yang menunjuk JJ Rizal, yang duduk di sebelahnya.
JJ Rizal pun langsung membantah hal ini sengaja dilakukannya. Menurut dia, saat itu, Rizal Ramli mengajak makan siang, untuk membicarakan masalah di DKI.
"Kalau di rumah bapak (Rizal Ramli) enggak ada masalah. Jadi saya ajak makan di sini (Yayasan HB Jassin). Tuh kan ada masalah, karena itu ada yang marah-marah," ucap JJ Rizal sambil tertawa.
Sementara, Pemprov DKI tak lagi memberikan dana hibah, dengan alasan mengacu kepada Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang tak memungkinkan hibah dilakukan berturut-turut.
Ahok sebelumnya mengatakan pihak PDS HB Jassin enggan bergabung dengan Pemprov DKI. Dia juga mengklaim jika diberikan anggaran maka dananya hanya untuk pesta pora.
"Saya minta tampung ke saya, kamu enggak mau kasih. Jadi, jangan cuma ngomong. Anda cuma minta Rp 2 miliar terus pesta pora. Sorry, masukkan dong resmi ke Pemda," kata Ahok di Balai Kota DKI, Senin 29 Agustus 2016.
Ahok membantah pernyataan JJ Rizal yang menyebut PDS HB Jassin ditelantarkan Pemprov DKI.
"JJ Rizal enggak usah sok ngomong deh, yang gaji mereka tiap bulan puluhan juta itu siapa? Duit gue," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.
Ahok mengakui, mulai tahun ini Pemprov tak bisa lagi mengucurkan anggaran ke pusat dokumentasi itu. Sebagai solusinya, Ahok menyarankan agar PDS HB Jassin diserahkan ke Pemprov DKI.
"Pengurus yang mengaku cinta seni, lebih aman (PDS HB Jassin) diserahkan ke Pemda enggak? Bukan pada Ahok, loh. Kamu masih enggak percaya kita (Pemprov) bisa rawat? Kamu boleh masuk jadi perawat di dalam," kata Ahok.
