Layanan Logistik RI Belum Optimal Ketimbang Negara ASEAN

Pengusaha harap ada larangan operasional truk dan kontainer barang juga dilakukan secara terencana dan libatkan pengusaha.

oleh Septian Deny diperbarui 10 Sep 2016, 17:50 WIB
Proses bongkar muatan KA Logistik saat tiba di Stasiun JICT Tanjung Priok, Kamis (18/2). Dioperasikannya KA Logistik Tanjung Priok diharapkan mampu menurunkan masalah waktu bongkar muat atau dwelling time hingga dua hari. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha logistik menyatakan layanan logistik di Indonesia belum optimal dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Salah satu sebabnya yaitu larangan operasi bagi truk dan kontainer barang pada momen tertentu seperti saat libur Lebaran.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan Hanafi ‎mencontohkan layanan logistik di negara-negara ASEAN berlangsung selama 24 jam dalam 7 hari. Sedangkan di Indonesia saat ini masih kurang dari itu.

‎"Di kawasan ASEAN pelayanan logistik dan transportasi 24 jam selama 7 hari. Di Indonesia tidak seperti itu. Sabtu dan Minggu kita libur. Coba bayangkan kalau ditambah begitu banyak hari libur lainnya. Kami bisa hitung hampir 70 hari, ini artinya lebih dari 2 bulan (tidak beroperasi)," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).

Selain itu, kurangnya layanan logistik ini juga lantaran ada libur-libur nasional yang membuat layanan logistik ini ikut berhenti.

Oleh sebab itu, Yuki berharap larangan operasional bagi truk dan kontainer barang tidak terlalu sering terjadi. Sebab, dikhawatirkan akan berdampak pada investasi dan biaya logistik di dalam negeri.

"Keputusan ini karena sangat merugikan dan tidak baik bagi iklim investasi di Indonesia. Ini menjadi sangat tidak efisien dan tidak sehat juga akan  menimbulkan biaya yang tinggi," kata dia.

Jika larangan operasional truk dan kontainer barang ini juga harusnya dilakukan untuk mengurangi kemacetan, lanjut Yuki, maka harus dilakukan secara terencana dan melibatkan pengusaha terkait. Dengan demikian, pengusaha bisa melakukan antisipasi jika larangan ini mulai diterapkan.

"Harusnya bisa terencana atau dengan pola buka tutup. Bisa dihitung kok kalau terjadi arus yang besar tapi dengan baik. Untuk Idul Fitri kemarin kami mendukung," ujar dia. (Dny/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya