Liputan6.com, Jakarta PDIP marah foto Presiden Jokowi akan digunakan Partai Golkar saat kampanye pilkada di seluruh daerah. Menurut politikus PDIP Arteria Dahlan, langkah Golkar itu telah melanggar Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam pasal itu disebut pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Pilkada.
Advertisement
"Oleh DPR kita coba perluas karena bukan hanya norma itu saja. Kita harus buktikan motifnya. Daripada kita harus buktikan motif, kita larang aja. Setiap ada tempelan gitu. Kita buat larangan di PKPU," ujar Arteria di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu 14 September 2016.
Arteria menyarankan agar Jokowi memberikan sikap tegas terhadap rencana Golkar tersebut.
"Sebaiknya Presiden Jokowi segara memberikan sikap jelas dengan menolak penggunaan gambar dirinya oleh pasangan calon tertentu dalam pilkada," kata dia.
"Langkah itu juga untuk memastikan agar tidak terkesan pembiaran ataupun keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon," lanjut Arteria.
Jokowi, kata Arteria, sebagai presiden harus bekerja sama dengan siapa pun yang terpilih di pilkada dalam menjalankan pemerintahan.
"Kebayang nggak yang ada tempelan Jokowi tiba-tiba dia kalah, yang menang yang nggak dukung Jokowi. Si bupati sama Jokowi-nya kan hubungannya jadi nggak bagus. Itu secara sosiologis," ujar dia.
Jokowi sebagai presiden, kata dia, adalah pemegang pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang. Sehingga, Jokowi juga harus patuh pada UU Pemilu dan wajib menyukseskan pemilihan umum.
"Caranya gimana? Prinsip pemilu imparsial, tidak boleh berpihak, mengayomi semua pihak. Aman tapi lancar," kata Arteria.
Sehingga jika poster Jokowi digunakan Golkar dalam kampanye pilkada, Arteria khawatir Jokowi akan dimanfaatkan.
"Jangan sampai dia nanti diombang-ambing, dia dimanfaatkan sehingga iklim demokrasi kita tidak baik," ucap Arteria.
Meski begitu, PDIP memberikan waktu pada Golkar jika ingin memanfaatkan foto Jokowi.
"Saya menghormati teman-teman Golkar yang masih euforia. Kan lagi bulan madu, nggak apa-apalah kita kasih. Tapi begitu masa pendaftaran, harus selesai," ujar dia.
Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mengingatkan adanya sanksi jika Golkar terus menggunakan gambar Jokowi ketika masa pendaftaran pilkada dimulai.
"Sanksi, nanti kita kasih sanksi. Sanksinya kita kasih pidana, dan bisa dihentikan masa kampanyenya," pungkas Arteria.
