Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas membahas Perhutanan Sosial. Dia meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memaksimalkan penggunaan Hutan Sosial, dengan memberi akses bagi masyarakat.
Menurut catatan, luas hutan tanaman rakyat mencapai 5,4 juta hektare. Namun, realisasi perdagangan dari hutan itu baru 702 ribu hektare pada 2014.
Advertisement
Penggunaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan juga masih jauh dari target. Dari total 2,5 juta hektare, baru 610 ribu hektare yang terealisasi.
"Saya minta hambatan dalam merealisasikan, mengimplementasikan, perhutanan sosial ini segera bisa diatasi," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
"Saya minta Menteri LHK untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur, sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat," sambung dia.
Pemerintah juga harus menjamin hak masyarakat adat atas hutan yang mereka kelola. Jokowi meminta penetapan hutan adat segera dikeluarkan.
"Berikan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dan segera mengeluarkan penetapan hutan adat, terutama yang telah memenuhi persyaratan. Ini tolong digarisbawahi mengenai hutan adat, penting sekali," pungkas Jokowi.
