Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) hingga 2019. Sayangnya, misi itu tidak diimbangi dengan penggunakan komponen lokal.
Kondisi ini dimanfaatkan oleh BUMN dala negeri untuk lebih aktif lagi memasok komponen lokal yang dibutuhkan. Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) Silmy Karim mengungkapkan, ini bisa menjadi peluang bisnis bagi perseroan yang ia pimpin
Advertisement
"Lokal konten dalam pembangkit itu jauh dari angka 10 persen, jauh sekali, makanya mereka (perusahaan) itu bayar denda," kata Silmy saat berbincang dengan wartawan, Rabu (21/9/2016).
Menurut Silmy, saat ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, setiap proyek asing wajib menggunakan produk lokal. Kementerian Perindustrian sendiri mensyaratkan penggunaan produk lokal tersebut mencapai 38 persen.
Banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, menyebabkan perusahaan harus membayar denda ke pemerintah. Dendanya sendiri mencapai 5 persen.
"Makanya mereka lebih milih bayar denda, karena ini dendanya terlalu kecil, usul saya itu harus dinaikkan," ucap Silmy.
Meski begitu, Barata Indonesia, di bawah kepemimpinan Silmy memiliki misi untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional demi meningkatkan penggunaan produk lokal dalam pembangunan pembangkit listrik.
Salah satu perusahaan yang digandeng Barata Indonesia yaitu General Electric. Saat ini banyak pembangkit di Indonesia yang teknologinya dipasok oleh GE. Dengan kerjasama ini, nantinya Barata Indonesia menjadi mitra Barata baik untuk pasar nasional atau multinasional dalam hal pemasok komponen pembangkit listrik
