Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 14-16 September 2016. Dalam kesempatan itu, Susi menghadiri peluncuran Global Fishing Watch yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.
Susi mengungkapkan, Global Fishing Watch ini merupakan sebuah program di mana masyarakat dapat mengakses dan melihat pergerakan kapal serta aktifitas perikanan di seluruh dunia. Masyarakat tinggal mengakses globalfishingwatch.org secara gratis dan real time.
"Kunjungan ke Washington, saya menghadiri launcing Global Fishing Watch, ini Google buat marine traffic website, bisa diakses publik walaupun tidak seaktual yang punya kita (Indeso)," ujar dia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Baca Juga
Advertisement
Susi menjelaskan, program ini digagas oleh dua organisasi non-profit yaitu Oceana dan SkyTruth yang bekerjasama dengan Google. Program ini juga didana oleh aktor Hollywood Leonardo D'Caprio.
"Bisa diakses mungkin tidak current time tapi akuransi bisa real time. Di danai Leonadro D'Caprio, untuk pendanaan riset dan program sampai muncul ini," lanjut dia.
Dia juga menyatakan, dengan adanya Global Fishing Watch ini memiliki dampak positif perikanan Indonesia. Adanya program ini, pemerintah dan masyarakat bisa memantau pergerakan kapal sehingga akan lebih mudah mendeteksi jika ada kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia.
"Dengan ini, bisa memantau traffic di lautan seluruh dunia. Bisa juga menekan IUU fishing di seluruh Indonesia. Kita jadi partisipan pertama yang share VMS (Vessel Monitoring System) kita dengan Google. Sehingga yang ber-VMS bisa terpantau, yang tidak ber-VMS juga bisa terpantau, tapi kita tidak tahu itu kapal apa. Kalau yang ber-VMS jelas kapal itu kapal ikan," tandas dia.
Saat ini Global Fishing Watch masih menggunakan data Automatic Identification System (AIS) untuk menunjukan kegiatan perikanan di seluruh dunia.
Namun program ini tengah berupaya mendapatkan data VMS untuk melengkapi data AIS yang telah dimiliki. Namun dibutuhkan komitmen transparansi yang kuat dari para pemerintah di seluruh dunia untuk membuka data VMS tersebut. (Dny/Gdn)
