Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan tak akan melibatkan para kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Kerja untuk menjadi juru kampanye pada Pilkada serentak 2017 mendatang.
"PDI Perjuangan tidak melibatkan kader-kadernya yang ada di kabinet, karena taat pada peraturan," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu, 25 September 2016.
Advertisement
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerbitkan keputusan yang menegaskan semua menteri di Kabinet Kerja agar berkonsentrasi menjalankan-tugasnya sesuai bidangnya di pemerintahan.
Untuk itu, sebagai partai pendukung pemerintah, partai berlambang Banteng moncong putih itu akan taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Jokowi.
"Karena presiden melarang para menteri jadi juru kampanye, PDI Perjuangan taat," kata Hasto seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia, PDI Perjuangan akan memanfaatkan pengurus DPP, DPD, dan DPC untuk menjadi juru kampanye pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia, termasuk tujuh provinsi yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
"PDI Perjuangan juga akan menampilkan ketua umum, Ibu Megawati, menjadi juru kampanye utama pada pilkada di tujuh provinsi," Hasto menandaskan.
