Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak rencana relaksasi ekspor mineral mentah setelah 2017. Hal ini masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan, relaksasi boleh saja diberikan untuk investasi pada sektor yang mengolah sumber daya alam Indonesia. Tetapi jika relaksasi tersebut diberikan kepada ekspor mineral mentah sama saja kembali ke masa penjajahan Belanda.
Baca Juga
Advertisement
"Itu tidak setuju saya, kalau orang suruh invest di sini untuk hilirisasi sumber daya alam kita, itu boleh lagi di relaksasi. Jadi kalau kita mau kembali seperti VOC, itu relaksasi. Jadi relaksasi ekspor minerba itu kembali kita ke zamannya VOC," ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (26/9/2016).
Menurut Benny, memberikan relaksasi pada ekspor mineral mentah ini tidak akan mendidik generasi muda Indonesia untuk melakukan pengolahan sumber daya alam yang ada. Jika ekspor ini selalu diberikan kemudahan, maka sumber daya alam Indonesia akan habis tanpa menghasilkan apa-apa di dalam negeri.
"Menolak, jadi menyekolahkan generasi selanjutnya itu lebih pintar untuk mengolah, karena itu hibah dari tuhan. Yang itu kalau diambil, habis. Kalau habis, mungkin cucu anda sudah nggak kebagian lagi. Nanti menyalahkan tuh," kata dia.
Benny juga berpendapat, dengan memberikan relaksasi pada sektor hilir maka akan memberikan ketidakpastian bagi para investor yang telah membangun pabrik pemurnian dan pengolahan di Indonesia. Pemerintah juga harusnya lebih mementingkan investor yang mau mengeluarkan uang untuk berinvestasi di sektor hilir ini.
"Justru pemerintah itu memberikan kepastian kepada yang sudah menginvestasikan hilirnya, kan sudah ada yang bikin smelter, ada yang bikin di bawahnya lagi. Terus kalau ada orang yang main cangkul (eksplorasi) saja itu kan nggak benar. Sudah berapa lama itu Freeport itu di sini. Sejak saya masih SMA itu sudah ada Freeport," tandas dia. (Dny/Gdn)
