Liputan6.com, Jakarta - Robohnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan membuat kinerja Pemprov DKI kembali jadi sorotan.
Lemahnya pencatatan dan pendataan ulang aset memang sudah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2015 yang menyebut, administrasi aset DKI lemah.
Advertisement
Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah pihaknya lalai dalam merawat dan mengaudit aset JPO di Jakarta.
Ahok berkilah, pihaknya sudah mengaudit JPO Jakarta sejak setahun lalu. Sehingga, proses audit yang dilakukan Dishub DKI saat ini bukan karena ada peristiwa robohnya JPO Pasar Minggu.
"Bukan (audit karena sudah ada JPO roboh). Tapi dari dulu, tahun lalu," ujar Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
Ahok menyatakan, alasan lambatnya proses audit JPO karena ada banyak kontrak iklan reklame di JPO yang waktu kontraknya masih panjang. Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kesulitan mengaudit.
Selain itu, Ahok juga menduga ada permainan antara BPKAD dan mafia iklan.
"Lama karena BPKAD terkait dengan kontrak iklan lah, dari tahun lalu. Ada kepentingan-kepentingan. Ada politik kekeliruan namanya kalau di kampung saya. Saya enggak tahu, terlalu banyak terlibat, jadi saya pura-pura enggak tahu saja," kata Ahok
Ke depan, Ahok berencana mengembalikan uang kontrak iklan di JPO agar pembongkaran JPO bobrok tidak terus terkendala. "Kontrak iklan kita bayar balik uangnya," ujar Ahok.
