Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pelemahan ekonomi dunia telah berdampak luar biasa besar terhadap ekonomi nasional sejak akhir 2014.
Permintaan yang turun, diiringi harga komoditas yang lemah, serta ekspor dan impor yang masih terkontraksi mengganggu neraca keuangan negara.
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita selama dua tahun terakhir dibentuk berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas yang tinggi, termasuk ekspor yang menguat. Tapi pada kenyataannya, akhir 2014, semua itu turun tajam sehingga penerimaan pajak selalu di bawah target," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menuturkan, penerimaan pajak di APBN 2014 terjadi kekurangan (shortfall) Rp 100 triliun dari target yang diketok pemerintah dan DPR. Kemudian bolong penerimaan pajak makin melebar pada 2015 sebesar Rp 248 triliun.
Baca Juga
Advertisement
"Itu karena perhitungan penerimaan pajak kita selalu tinggi, karena ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Padahal ekonomi masih mengalami penderitaan, perdagangan global lemah, harga komoditas jatuh," kata dia.
Bukannya belajar dari pengalaman, Indonesia mengulangi kesalahan yang sama. Penerimaan pajak di APBN-P 2015 ditargetkan sebesar Rp 1.318 triliun. Sri Mulyani sudah menghitung bakal terjadi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun di tahun ini.
"Inilah yang menyebabkan situasi 2016 sangat rumit, karena target (penerimaan pajak) yang tahun lalu saja shortfall Rp 248 triliun, tapi di 2016 disusunnya malah lebih tinggi," ujar dia.
Pembenahan anggaran menjadi tugas pertama Sri Mulyani saat didapuk menjadi Menkeu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya satu, menciptakan APBN yang kredibel sehingga kembali menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan pelaku pasar.
"Setelah evaluasi APBN dari Januari-akhir Juni, realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target, sementara sudah ada daftar belanja yang harus dibiayai," tutur dia.
Akibat besar pasak daripada tiang, Sri Mulyani mengambil langkah memotong anggaran hingga Rp 137,6 triliun di APBN-P 2016. Ini adalah pemotongan anggaran kedua di tahun ini. Keputusan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden dalam rangka penyelamatan APBN.
"Itulah langkah yang harus dilakukan untuk mengelola anggaran. Karena jangan sampai anggaran kita dipersepsikan jelek, tidak bisa urus APBN dan dianggap default atau tidak mampu bayar. Ini dua persepsi jelek, padahal sebenarnya kita tidak bangkrut," tegas Sri Mulyani. (Fik/Ahm)
